Reshuffle Jilid II: Sri Mulyani Masuk, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Terdongkrak

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (worldbank.org)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Perombakan hampir semua menteri ekonomi dalam reshuffle Jilid II, pada Rabu (27/7/2016), dinilai oleh ekonom UGM, Fahmi Radhi sebagai bentuk kegagalan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) dalam pembangunan ekonomi.

Bacaan Lainnya

“Salah satu indikatornya, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen,” kata Fahmi kepada kabarkota.com, Kamis (28/7/2016).

Sebelumnya, tujuh menteri di bidang ekonomi mengalami pergeseran dan penggantian. Antara lain, Menteri Keuangan yang sebelumnya dipegang Bambang Brojonegoro, kini kursinya kembali diduduki Sri Mulyani Indrawati, yang juga pernah menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri ESDM kini menjadi jatahnya Archandra Tahar, dari sebelumnya di tangan Sudirman Said. Menteri Perindustrian diganti Airlangga Hartarto, dari sebelumnya Saleh Husin. Pergeseran Menteri juga terjadi di Kementerian Perdagangan yang sebelumnya dipimpin oleh Thomas Trikasih Lembong, kini di bawah Enggartiasto Lukita. Menko Kemaritiman dari Rizal Ramli, bergeser ke Luhut Binsar Pandjaitan.

Bambang Brojonegoro yang sebelumnya adalah Menteri Keuangan, kini menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Sofyan Djalil, dan Thomas Trikasih Lembong yang sebelumnya Menteri Perdagangan, kini menjabat Kepala BKPM, menggeser. Franky Sibarani.

Khusus masuknya kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, menurut Fahmi, mengindikasikan penggunaan paradigma Neolib dalam kebijakan ekonomi.

“Mereka fokus untuk menggeber pertumbuhan ekonomi at all cost melalui liberalosasi dan utang Luar Negeri,” anggapnya.

Hanya saja, untuk tujuan menaikkan pertumbuhan ekonomi yang tengah lesu, Fahmi berpendapat bahwa Sri Mulyani merupakan sosok yang paling tepat.

Sementara, untuk langkah strategis yang semestinya ditempuh oleh para menteri ekonomi pasca reshuffle, lanjut Fahmi, adalah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan

Untuk itu, kata Fahmi, pemerintah harus melibatkan UMKM dalam peningkatan ekspor untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Jangan hanya melibatkan dan memberikan fasilitas berlebihan kepada konglomerat dan investor asing untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi juga melibatkan UMKM,” imbuhnya.

Sedangkan Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat Managing Director Bank Dunia ini berjanji, akan melakukan yang terbaik untuk menyukseskan program Presiden, dengan melihat kembali struktur anggaran, apa yang secara politis dan secara hukum telah dicapai, serta bagaimana rencana yang telah dibuat dan disusun Menteri Keuangan sebelumnya, dan berusaha mencapai semaksimal mungkin.

Selain itu, ia juga akan menggunakan semua instrumen Pemerintah baik dari sisi anggaran, baik dari sisi kebijakan, baik dari sisi langkah-langkah, agar bisa mengakselerasi kegiatan ekonomi sehingga ekonomi bisa bertahan dari goncangan atau dari tekanan terutama dari lingkungan global yang sangat sulit saat ini ini.

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani seperti dilansir laman Setkab, Rabu (27/7/2016), dirinya akan terus memperkuat pondasi perekonomian dari sisi masyarakat,

“Saya rasa itu merupakan pesan yang paling penting yang akan saya perhatian dalam melihat seluruh aspek dari ABPN dan kegiatan dari anggaran dan kebijakan fiskal yang sudah ditetapkan maupun yang akan kami,” ungkapnya di Jakarta. (Rep-03/Ed-03)

Pos terkait