Kader PMII Cabang Yogyakarta, Ahmad Tomi Wijaya (kiri) yang mengalami luka di bagian kepala saat aksi Tolak Tapera di DPRD DIY, pada 10 Juni 2024. (dok. istimewa)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi saat aksi tolak Tapera oleh mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus, di halaman DPRD DIY, pada 10 Juni 2024.
“Saya bertanggung jawab atas ini semua. Atas nama DPRD dan security, kami meminta maaf,” tegas Huda kepada wartawan di DPRD DIY usai menemui massa aksi.
Pihaknya meyakini bahwa insiden tersebut terjadi tanpa kesengajaan sehingga tidak perlu diperpanjang permasalahannya. Terlebih, masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi yang baik.
Terkait aksi tolak Tapera, Huda menyatakan dukungan sepenuhnya karena menurutnya kebijakan tersebut tidak masuk akal.
“Dengan memotong 2.5 persen dari gaji buruh atau pekerja, dalam hitungan saja, 150 tahun baru selesai,” katanya.
Selain itu, anggap Huda, kebijakan tersebut juga menambah beban bagi para buruh maupun pekerja.
“Semestinya pemerintah fokus menyediakan lahan untuk menyiapkan kawasan dan lingkungan siap bangun,” pintanya.
Huda berpendapat bahwa Yogyakarta sebenarnya mempunyai kemampuan untuk merealisasikan itu. Terlebih, pihaknya juga telah melakukan studi untuk menyediakan perumahan bagi rakyat berpenghasilan rendah.
“Poinnya, Tapera ini memang kebijakan yang pantas dikritisi karena tidak bisa menjadi solusi bagi sebagian besar buruh maupun pekerja di Indonesia,” sambung Huda.
Sementara itu, Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Yogyakarta, Ahmad Tomi Wijaya mengalami luka bagian kepala karena diduga ditarik paksa dan terkena pukulan dari oknum aparat yang semestinya mengamankan jalannya aksi.
“Saya tadi ditarik ditarik dari pihak satpam dan diinjak sampai tiduran ke bawah diinjak-injak. Kayaknya ada delapan orang,” ungkapnya.
Padahal, kata Ahmad, massa aksi membakar ban di depan DPRD DIY dengan tujuan untuk membakar semangat aliansi dan aksinya menjadi lebih mengena. Namun dari oknum satpam DPRD DIY dan aparat kepolisian menariknya secara paksa sehingga ada pelawanan dari para mahasiswa.
“Saya tidak terima dengan perlakuan aparat itu dan kami akan mengusut tuntas bersama kawan-kawan Cipayung,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PMII DIY, Ilyasa Alvin Abadi yang menyatakan bahwa pihaknya menempuh jalur hukum atas insiden kekerasan yang dialami Ahmad Tomi Wijaya.
Ilyas menganggap, represifitas dari oknum aparat dan security DPRD DIY tersebut melanggar Hak Asasi Manusia.
Dalam aksi kali ini, Aliansi Cipayung Plus menyampaikan sejumlah tuntutan. Dua antaranya adalah menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera dan hentikan komersialisasi pendidikan. (Rep-01)
