Sekolah PPB Di Gaza Digempur Israel

GAZA (kabarkota.com) – Gerakan Pertahanan Islam di Palestina, Hamas meminta pertanggung-pertangg­ung-jawaban Badan PBB untuk urusan Palestina di Jalur Gaza, UNRWA. 
Pertanggung-jawaban itu terkait dengan agresi militer Israel yang menggempur sekolah-sekolah milik PBB di Jalur Gaza, yang selama ini juga menjadi kantong pengungsian warga di wilayah konflik tersebut.
Hamas menuding, Israel sengaja membantai orang-orang yang sedang berlindung di sekolah Abu Husen milik UNRWA di Jabalia utara, pada 30 Juli kemarin. 
Baca Juga:  Sandiaga Uno Angkat Suara soal Tuduhan Keterlibatan dalam Panama Papers
“Lebih dari 15 korban meninggal dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka,” sebut Divisi Pengungsi HAMAS sebagaimana dilansir infopalestina.com, Kamis (31/7).
Menurutnya, pengeboman di sekolah Barat tersebut terjadi, karena selama ini Israel terbebas dari tuntutan Internasional atas kejahatan-kejahatan mereka. “PBB telah membira maaf atas tindakan kriminal Zionis terhadap kantoda dan orang-orang yang meminta perlindungan,” sesal Hamas dalam keterangannya.
Pihaknya juga menganggap, lembaga internasional tersebut juga terseret dalam kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Mengingat, mereka melakukan pembiaran atas kebiadaban Zionis di tempat pengungsian itu. Untuk itu secara resmi Hamas juga meminta, agar PBB melakukan investigasi terhadap Israel atas kejahatannya terhadap UNRWA.
Baca Juga:  Sentimen terhadap Muslim, Aktifis Indonesia Ajukan Petisi untuk Cabut Nobel Suu Kyi
Sementara, Juru bicara Israel, Mark Regev menyatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan atas kasus pengeboman sekolah di Gaza, yang juga menjadi tempat pengungsian warga sipil itu.
“Jika kami menemukan bahwa itu tembakan dari Israel, pasti kami akan meminta maaf,” kata Regev sebagaimana dikutip BBC Indonesia, Kamis (31/7). 
Regev berdalih, pihaknya belum dapat memastikan jika pengeboman terhadap sebuah sekolah PBB di Gaza merupakan aksi militer Israel. Sebaliknya, ia justru menuding Hamas menyembunyikan senjata di Fasilitas publik dan tempat penampungan PBB ini. (jid/tri)
Baca Juga:  Wapres Boediono: Pemerintah Jangan Ambil Kebijakan Zig Zag