Kemen PAN: Akuntabiltas Pemerintah Yogya Buruk

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan hasil buruk dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Berdasarkan penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen PAN), LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan nilai CC. Adapun sistem penilaiannya dari terbaik ke terburuk adalah AA, A, B, CC, C, dan D. 
Selain itu, hasil tak jauh beda diperoleh tiga Pemerntah Kabupaten di DIY. Pemerintah Kabupaten Gunungidul memperoleh nilai CC, Pemerintah Kabupaten Bantul C, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo C, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memperoleh nilai lebih baik dari yang lain, yaitu B. 
Baca Juga:  Angkasa Pura sudah Rencanakan Waktu Pembongkaran Masjid Al Hidayah di Kulon Progo
Menanggapi hasil buruk tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti beralasan bahwa Pemkot Yogyakarta akan melakukan penguatan akuntabilitas pemerintahan, kinerja pemerintahan, dan termasuk LAKIP-nya.
"Asas akuntabilitas merupakan setiap program dan kerja negara yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Semoga setelah ini, LAKIP kita bisa ditingkatkan," kata Haryadi di sela acara pendampingan penyusunan LAKIP dari Kemen PAN di Ruang Utama Atas Balaikota Yogyakarta, Senin (16/6). 
Sementara, Kepala Bidang Pengolahan Data, Pengaduan Masyarakat, dan Aparatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen PAN) Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara mengutarakan, pendampingan tersebut bertujuan memberi penguatan akuntabilitas kinerja agar semakin baik. Selain itu, lanjut Agus, supaya pemda bisa lebih bisa me-manage dengan berorientasi hasil. 
Baca Juga:  PN Sleman Gelar Sidang Perdana Pembunuhan Feby Mahasiswa FMIPA UGM
"Karena LAKIP itu menunjukkan akuntabilitas yang akan dipertanggungjawabkab kepada masyarakat. Pimpinan harus care. Karena kalau belum berhasil harus dicari apa yang menyebabkan itu," ucap Agus. 
Agus menegaskan, yang diperlukan untuk melakukan perbaikan LAKIP tersebut adalah komitmen pimpinan, mencari kesulitan merumuskan kinerja, mengalihkan fokus dari out come (hasil yang tampak), ukuran kinerja yang belum terukur, serta data base yang bisa diakses publik, termasuk individunya.
Baca Juga:  Lagi, Penyandang Disabilitas Dianaktirikan
"Harus ada yang pas antara kinerja dan organisasi. Antara SDM dengan hasil kerja harus diseimbangkan juga," pungkasnya. (jid/kim)