Direktur Walhi Yogyakarta, Halik Sandera (Sutriyati/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera berharap di tahun kedua pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan.
Harapan tersebut disampaikan Halik, menyusul masih adanya sejumlah kasus hukum di bidang lingkungan pada tahun 2015 yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Halik Sandera
"Kasus pembakaran hutan sampai saat ini masih belum jelas, sidang di Sumsel terakhir tuntutan KLHK di tolak hakim walaupun masih banding," kata Halik saat dihubungi kabarkota.com, Sabtu (2/1/2016).
Selain itu, sebutnya, kasus tenggelamnya sejumlah anak di bekas lubang tambang wilayah Kalimantan Timur juga masih terus terjadi. Setidaknya, sejak 2010 sudah ada 19 anak meninggal karena tenggelam
Kondisi itu masih diperparah dengan kebijakan pembangunan infrakstruktur fisik yang secara tidak langsung justru berdampak terhadap kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam. (SDA),
"Misal, masifnya penambangan KARST untuk semen," sesalnya.
Oleh karenanya, Halik berpendapat, tantangan pemerintahan Jokowi ke depan terkait dengan penegakan hukum, utamanya penyelesaian PP mandat UU PPLH yang belum selesai,
Khusus untuk Freeport, lanjut Halik, mereka harus tunduk pada UU minerba dan peraturan lain yang ada.
"Kasus Setya Novanto itu harus ditindaklanjuti, harus dibedakan dengan sidang yang ada di MKD," pintanya (Rep-03/Ed-03)
