Penyandang Disabilitas Masih Terkendala Akses Pendidikan

Audensi FPPHPD dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Senin (15/2/2016). (Januardi/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Forum Penguatan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (FPPHPD) melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Senin (15/2). Audiensi dilakukan terkait Rancangan Peraturan Daerah Disabilitas yang dalam waktu dekat akan digodog oleh pemerintah daerah.

FPPHPD yang terdiri dari berbagai lembaga maupun komunitas disabilitas itu menilai, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi terkait hak penyandang disabilitas, terutama dalam hak menempuh pendidikan.

Koordinator FPPHPD, Arni Surwanti mengatakan, dalam Perda Provinsi tentang disabilitas sesungguhnya telah menekankan bahwa penyandang disabilitas punya hak yang sama dalam akses pendidikan formal maupun non formal.

“Dalam kenyataannya, penyandang disabilitas masih mengalami banyak kendala terutama di sekolah formal,” kata Arni.

Baca Juga:  Kasus Guru Tendang Siswa di Mata Pengamat Pendidikan

Arni menjelaskan, kendala yang dialami mulai dari susahnya penyandang disabilitas untuk masuk ke sekolah sampai perlakuan yang tidak mengenakan saat melaksanakan proses pembelajaran.

“Jadi memang banyak sekolah yang tidak menyiapkan diri untuk menerima siswa disabilitas. Ada yang belajarnya di lantai atas. Penyampaian materi nya tidak tertulis, sementara ada penyandang tuna rungu,” ujar dia.

Selain sarana dan prasarana yang tidak memadai, Arni juga menilai kurikulum dan metode yang ada juga belum mendukung pembelajaran untuk penyandang disabilitas.

“Bahkan kurikulum di Sekolah Luar Biasa pun terkesan hanya asal jalan. Yang ditekankan siswa punya keterampilan. Sementara untuk matapelajaran umum masih kurang menggigit,” tutur Arni.

Baca Juga:  MWA UGM Tetap Dwikorita Karnawati Menjadi Rektor UGM

Ibnu Sukaca, salah seorang penyandang disabilitas mengungkapkan, selama ini banyak sekolah umum yang sekedar menyatakan diri sebagai sekolah inklusif. Namun tidak didukung dengan pelayanan yang nyata.

“Banyak yang hanya memenuhi syarat sebagai sekolah inklusif dari segi fisiknya saja. Tapi sistem, metode, dan kurikulumnya tidak. Bahkan tidak ada guru pendamping khusus,” kata Ibnu.

Sementara itu, Adi dari Komite Disabilitas mengkritik penggunaan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI yang saat ini diterapkan di SLB. Menurutnya, SIBI terlalu menekankan pada bahasa Indonesia yang baku, sementara penyandang tuna rungu tidak memiliki pemahaman yang sama tentang bahasa Indonesia.

“Yang lebih tepat adalah penggunaan Bisindo (bahasa isyarat Indonesia) karena hampir mudah dipahami oleh semua tuna rungu,” kata Adi, yang juga seorang penyandang tuna rungu.

Baca Juga:  Persoalan Penyediaan Air Minum adalah Kelembagaan

Menanggapi semua itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Swasana memastikan bahwa usulan dalam audiensi tersebut akan dipertimbangkan dalam proses pembahasan Perda. Ia meminta salah seorang yang tergabung dalam FPPHPD untuk turut hadir saat proses pembahasan Perda.

“Target kita memang semua sekolah di Yogyakarta itu inklusif. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak bisa, misalnya sekolah yang berisiko tidak aman bagi disabilitas,” kata Edi. (Ed-03)

Kontributor: Januardi