Kekerasan Pelajar Marak, Muhammadiyah: Negara tak boleh Abai

Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Maraknya aksi kekerasan di kalangan pelajar baik sebagai pelaku maupun korban, akhir-akhir ini, mengundang keprihatinan banyak pihak. Termasuk Muhammadiyah, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menganggap, kekerasan, apapun bentuknya tidak boleh ada toleransi. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengadvokasi para korban kekerasan yang melapor ke institusinya.

Selain itu, Haedar juga meminta, agar Negara turut berperan dalam mengatasi permasalahan yang kini tak lagi mengenal strata sosial tersebut.

Baca Juga:  Majelis Wali Amanat UGM akan Segera Tetapkan Pengganti Pratikno

“Negara tidak boleh abai,” tegasnya kepada wartawan di Yogyakarta, Sabtu (14/5/2016).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, di Yogyakarta, Jumat (13/5/2016) juga menegaskan bahwa kekerasan pelajar meskipun terjadi di luar sekolah, pihak sekolah tetap harus responsif.

“Saya minta kepada semua sekolah agar melaksanakan Permendikbud No 82 Tahun 2015. Dalam Permendikbud itu diatur tentang sekolah harus membentuk gugus pencegahan kekerasan yang terdiri dari orang tua, murid dan guru. Selain itu, harus ada gugus pencegahan di tiap Kabupaten/Kota/provinsi yang harus dibiayai dengan APBD,” tegas Anies.

Baca Juga:  Ibu Ani Yudhoyono benahi Barang, Siap Pindah dari Istana

Sebab, lanjutnya, banyak kekerasan yang sebenarnya bisa dideteksi sejak awal. Namun karena tidak ada yang bertanggung jawab dan potensi dibiarkan bergerak terus sehingga muncul kekerasan.

Dalam Permendikbud tersebut, ungkap Anies, juga mengatur tentang ada sanksi, termasuk jika terjadi kekerasan. “Siapapun yang melanggar hukum ya harus berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut Anies juga menjelaskan, tiap sekolah berkewajiban memasang papan ukuran 80 x 120 meter yang berisi nomer-nomer kontak berbagai pihak yang menjadi jalur pelaporan saat terjadi kekerasan.

Baca Juga:  Wonokerto Turi, Desa Rawan Bencana yang belum Tersentuh Program Pemerintah

“Semester depan, sekolah tidak bisa mengisi dapodik jika itu belum dijalankan,” ancam Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta tersebut. (Rep-03/Ed-03)