Penjelasan RSI Hidayatullah Yogya tentang Penutupan Layanan Pasien BPJS

Ilustrasi (dok. istimewa)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019, Rumah Sakit Islam Hidayatullah (RSIH) Yogyakarta menutup sementara layanan bagi pasien pemegang kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Komisaris RSIH Yogyakarta, Herlina tari setyawati berdalih, penutupan layanan tersebut, karena pihaknya mengalami kesulitan untuk mengakses sistem Online Single Submission (OSS) atau aplikasi layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), sehingga registrasinya terhambat.

“Penghentian sementara penjaminan atas pelayanan pasien oleh BPJS sampai dengan kami terdaftar di sistem OSS,” kata Herlina kepada kabarkota.com, baru-baru ini.

Herlina menampik anggapan bahwa penutupan tersebut berkaitan pemutusan kontrak kerja dengan BPJS karena akreditasi yang belum terpenuhi

“Sebenarnya, di RSIH bukan terjadi pemutusan kontrak kerjasama, karena awal tahun 2019 ini, kami sudah menendatangani pks dengan BPJS. Kami juga sudah terakreditasi.

Baca Juga:  Layanan BPJS di Puskesmas Tegalrejo Yogya Dikeluhkan

DPRD Kota Yogya belum akan Betindak

Sementara, anggota DPRD Kota Yogyakarta, Fokki Ardianto mengaku juga telah mengetahui adanya penutupan sementara layanan bagi pasien BPJS di RSIH tersebut. Hanya saja, pihaknya menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta.

Ditambahkan Fokki, berdasarkan keterangan dari pihak Dinkes dan BPJS, Surat ijin operasional RSIH berakhir pada 10 Januari 2019, sehingga untuk perpanjangan ijin operasionalnya harus diurus lagi melalui Dinkes.

Namun Dinkes tak mempunyai kewenangan menerbitkan Ijin Operasional, melainkan hanya untuk pemenuhan komitmen sebagai salah satu pelengkap persyaratan untuk keluarnya ijin dari pusat.

Seharusnya, lanjut Fokki, secara otomatis sistem OSS akan mengeluarkan izin komersial ataupun oprasional, setelah proses pemenuhan komitmen dari Dinkes selesai. Hanya saja, sistem OSS masih belum sempurna karena belum online semua, sehingga pemenuhan komitmennya harus diupload sendiri ke OSS. Sementara, RSIH mengalami kendala karena antara nama di KTP dan akte notaris tidak sama gelarnya, sehingga izin komersial belum bisa cetak melalui sistem tersebut

Baca Juga:  Lebaran 2019, Penumpang KA Lokal di Stasiun Maguwo Meningkat 20%

Oleh karenanya, Fokki menyatakan, pihaknya belum berencana untuk melakukan pemanggilan ke pihak RSIH terkait masalah tersebut.

“Selama masih bisa ditangani Dinkes, ya kami masih memantau saja,” ucapnya.

Alasan BPJS Hentikan Kerjasama dengan sejumlah RS

Sebelumnya, Mulai awal tahun 2019 ini, BPJS Kesehatan menghentikan kerjasamanya dengan sejumlah Rumah Sakit (RS) di beberapa daerah. Salah satunya, terkait dengan kewajiban memperbaharui kontrak kerjasamanya setiap tahun, meskipun kontrak itu sifatnya sukarela.

Baca Juga:  Ketika Rencana Pelepasan 10 Ton ikan Lele di Selokan Mataram Dipertanyakan

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, M  Iqbal Anas Ma’ruf, sebagaimana dilansir laman BPJS Kesehatan, dam proses perpanjangan kontrak kerja sama itu, pihaknya juga melakukan rekredensialing (Uji kelayakan ulang) untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik, sesuai kontraknya.

Proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinkes setempat, dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah. (Rep-01/ Ed-03)