Koalisi Masyarakat untuk Udin Gelar Aksi 16-an di Yogya

Aksi Diam Koalisi Masyarakat untuk Udin di depan Halaman Gedung Agung Yogyakarta, Sabtu (16/11/2019). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Yogyakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Udin, Sabtu sore (16/11/2019), menggelar aksi bungkam mulut dengan lakban warna hitam sembari membentangkan spanduk besar, dan dua buah kentongan.

Sekitar pukul 16.58 WIB, seorang peserta aksi memukul kentongan sebanyak 23 kali. Pegiat HAM dari Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Triwahyu KH mengatakan, pemukulan kentongan tersebut sebagai penanda sekaligus mengingat kembali waktu meninggalnya salah seorang jurnalis Yogyakarta, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, pada 16 Agustus 1996 silam.

Baca Juga:  Jelang Pileg 2019 dan Potret Buram Koruptor di Lapas (tak) Sukamiskin

“Ini merupakan aksi ke-63, aksi rutin tiap tanggal 16. Awalnya di depan Polda kemudian beberapa waktu lalu kami pindah ke depan Gedung Agung ini,” jelas Triwahyu kepada kabarkota.com, di depan halaman Gedung Agung Yogyakarta.

Menurut Wahyu, Negara gagal dalam menuntaskan kasus Udin dan mengungkan kasus-kasus lain, termasuk kasus yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

“Ini juga menjadi pesan bagi publik agar jangan terkecoh dengan janji manis Presiden atau wakil dari Negara, tapi pastikan agar janji itu bisa dipenuhi,” tegas Direktur ICM Yogyakarta ini.

Baca Juga:  Hottang, Camilan Kekinian ala Korea yang lagi Hits di Yogya

Hal senada juga disampaikan Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, A.S. Rimbawana. Pihaknya berpendapat bahwa kasus Udin ini menjadi salah satu kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tak terungkap.

“Ini menjadi preseden buruk, dan ini sudah terjadi karena beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis tak terungkap,” sesalnya.

Rimba juga menilai bahwa pemerintahan sekarang justru jauh dari pilar demokrasi, dengan mengutamakan investasi, namun mengabaikan kebebasan pers. (Rep-01)