Pemkot Yogya Launching Rencana Aksi Daerah Penyakit Tidak Menular

Kepala Bidang Pencegahan PTM dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Yuridia Amelia (kanan) saat memberikan keterangan kepada pers, di Balaikota Yogyakarta, Senin (19/11/2019). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meluncurkan Rencana Aksi Daerah Penyakit Tidak Menular (PTM), di kompleks Balaikota Yogyakarta, Senin (18/11/2019).

Kepala Bidang Pencegahan PTM dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Yuridia Amelia mengatakan, angka kematian akibat PTM, khususnya penyakit stroke terhitung cukup tinggi di Kota Yogyakarta. Selain itu, Hipertensi juga menjadi kasus PTM tetinggi di Kota Yogyakarta.

Baca Juga:  BPJS Disoal, Ini Kendala yang Dihadapi Rumah Sakit di DIY

Oleh karenanya perlu tindakan promosi dan pencegahan terhadap PTM ini di Kota Yogyakarta. Salah satunya, dengan Rencana Aksi Daerah PTM yang targetnya akan resmi diluncurkan pada 2020 mendatang.

“Harapan kami, Perwal bisa selesai tahun ini,” kata Yuridia kepada wartawan di sela-sela launching.

Kepala Seksi Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa (Keswa) Dinkes Kota Yogyakarta, Iva Rusdyarini menjelaskan, Rencana Aksi Daerah PTM ini merupakan upaya Pemkot Yogyakarta untuk mensinergitaskan upaya-upaya pencegahan PTM yang bisa jadi dilakukan oleh lintas sektor terkait.

Baca Juga:  Pembangunan Bandara di Kulon Progo Dinilai Abaikan Hak Penyandang Disabilitas

“Jadi tidak hanya pernah dari dinkes, tetapi juga lintas sektor terkait dan jg para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya,” anggap Iva

Bentuknya, lanjut Iva, berupa upaya promotif dan preventif yang bisa dilakukan oleh lintas sektor terkait dan pemangku kepentingan. Misalnya, penyediaan kawasan-kawasan ramah lingkungan oleh Dinas PUPR.

Launching Rencana Aksi Daerah PTM Kota Yogyakarta (dok. Kabarkota.com)

Sementara Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Vita Yulia Kisworini mengaku, pihaknya menghadapi tantangan berat terkait program ini. Mengingat, Pemkot harus melakukan pendataan jumlah penderita PTM secara keseluruhan. Padahal, hingga kini belum ada data yang pasti terkait jumlah mereka. (Rep-02)