47.613 Warga Sleman dan Kulon Progo belum Tercover BPJS Kesehatan

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Wilayah Sleman hingga saat ini telah mencapai 1.354.912 orang atau 96.85%. Dari jumlah tersebut, 955.713 orang warga Sleman, dan 399.199 orang lainnya dari Kulon Progo.

Namun demikian, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Galih Anjungsari berharap, kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah kerjanya bisa mencapai 100%. Meskipun sekarang kepesertaannya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yakni 95% penduduk di suatu wilayah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Kami sedang menggenjot kepesertaannya bisa mencapai 100% pada tahun 2019 ini,” kata Galih saat menggelar Media Gathering di Yogyakarta, Selasa (2/7/2019)

Menurutnya, saat ini masih ada 47.613 warga belum tercover BPJS Kesehatan, yang terbagi atas 33.987 orang di Sleman, dan 13.626 jiwa warga Kulon Progo.

Galih menambahkan, pihaknya juga akan memilah-milau warga yang belum menjadi peserta tersebut untuk melakukan pendekatan.

“Kalau memang dia tidak mampu, maka arahnya memang ke kepertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelas Galih. Sehingga pihaknya akan mengajukan mereka ke Pemda setempat agar masuk dalam daftar kepsertaan PBI.

Sedangkan bagi mereka yang bekerja di perusahaan dan belum terdaftar kepesertaannya, maka perusahaan yang bersangkutan akan didorong untuk segera mendaftarkan para karyawannya. Begitu pun dengan warga yang bukan pekerja, diharapkan bisa segera menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.

Sementara Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Wilayah Sleman, Wahyu Prabowo menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2013, maka ada Roadmap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 hingga mencapai UHC pada 1 Januari 2019, yang dilakukan secara bertahap.

Selain itu juga berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2017, Indonesia menargetkan total health coverage dimulai dari Daerah Tingkat II. Untuk itu, pihaknya berkerja-sama dengan kesatuan perangkat pemerintah mewujudkan target tersebut.

Wahyu mengaku telah melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan empat pimpinan lembaga dari Kejaksaan Negeri dan Dinas Tenaga Kerja di Sleman dan Kulon Progo sebagai bentuk sinergi untuk mengoptimalkan kepatuhan pemberi kerja di dua kabupaten tersebut.

“Kami melakukan upaya pembinaan, pengawasan, pemeriksaan bersama, dan penegakan kepatuhan terhadap Badan Usaha,” tegasnya.

Jika Badan Usaha tidak patuh, lanjut Wahyu, maka perusahaan yang bersangkutan bisa dikenai sanksi.

Dihubungi terpisah, Ritus Widyanurti selaku Kepala seksi Kesejahtraan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Disnaketrans) Kulon Progo membenarkan adanya penandatanganan MoU tersebut.

“Point pentingnya, kepatuhan perusahaan terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jadi peningkatan perlindungan tenaga kerjanya,” ucap Ritus kepada kabarkota.com. (Rep-02)