Diskusi Kasus 65: IPT 65 Sayangkan Sikap Pemerintah Indonesia

YOGYAKARTA (kabarkota.comm) – Aboeprijadi Santoso dari International People Tribunal 1965 atau IPT-65 menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia dalam menyikapi Tragedi 65.

Belum adanya usaha rekonsiliasi yang nyata dan permintaan maaf resmi negara terhadap para korban, menunjukan tidak adanya perhatian serius terhadap kasus kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya ribuan nyawa manusia.

“IPT seharusnya tidak ada. Adanya IPT ini karena negara lalai,” kata dia, dalam diskusi publik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (18/2/2016).

Pria yang lebih dikenal dengan nama Tossi itu menuturkan, Indonesia harusnya belajar dari Jerman yang pernah memiliki sejarah kelam kemanusiaan melebihi tragedi 65.

Menurutnya, pemerintah Jerman telah mampu untuk memulai rekonsiliasi terhadap korban militerisme Nazi. Mulai dari meluruskan sejarah, hingga bertanggungjawab secara psikis dan materil.

“Pemerintah Indonesia hanya mengatakan turut menyesal. Bahkan meminta maaf pun tidak berani. Apa artinya pernyataan menyesal itu?” ujarnya. Tossi menyadari susahnya usaha rekonsiliasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia seperti berada dalam dilema besar. Tekanan datang dari berbagai pihak. Namun ia menegaskan, rekonsiliasi tetap harus ada, karena besarnya beban yang saat ini ditanggung oleh korban tragedi 65. Tidak hanya fisik, tapi psikis mereka pun tertekan oleh stigma yang selam ini berkembang.

“Rekonsiliasi itu penting. Bukan omong kosong. Karena itu akan memberikan kenyamanan batin bagi korban. Setelah sekian lama mereka menderita, setidaknya sebelum meninggal mereka merasakan itu,” ucap mantan wartawan Radio Nederlands itu.

IPT-65 sendiri merupakan lembaga yang mendorong diadakannya pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 lalu. Saat itu, pengadilan menghadirkan 15 saksi, baik dari korban maupun saksi ahli.

Tuntutan dalam pengadilan rakyat tersebut adalah membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam tragedi 65. Selai itu, juga akan memutuskan apakah negara Indonesia harus bertanggungjawab. Serta apa saja yang harus dilakukan ke depannya terkait rekonsiliasi. Keputusan Dewan Hakim pengadilan rakyat itu baru akan diumumkan pada bulan Oktober mendatang. (Ed-03)

Kontributor: Januardi