AJI: Peran Media Lemah dalam Pengawasan Proses Demokrasi

Ilustrasi (jalandamai.com)

JAKARTA (kabarkota.com) – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (Ketum AJI) Indonesia, Suwarjono menilai, selama ini peran media masih lemah dalam proses pengawasan demokrasi dan pemenuhan hak-hak minoritas. Menurutnya, media juga rentan intervensi pemilik modal

“kondisi ini terjadi karena 80 persen dari sekitar 3.000 media di Indonesia yang tercatat di Dewan Pers dikuasai 12 kelompok,” kata Suwarjono dalam Diskusi “Membaca Relasi Pasar dan Demokrasi: Implikasi bagi Indonesia” ini melibatkan sekitar 20 wakil dari lembaga masyarakat sipil, akademisi dan media, di Jakarta, baru-baru ini.

Kondisi tersebut, lanjutnya, juga berdampak pada konten berita yang masih Jakarta sentris dan rendah sensitifitas terhadap isu lokal dan kelompok minoritas
Sementara Direktur Eksekutif Yayasan TIFA, Darmawan Triwibowo berpendapat, Indonesia perlu cermat dalam membaca relasi pasar dan demokrasi yang berkembang saat ini. Pasalnya ia mencatat, praktik pembajakan demokrasi (democratic capture) yang meluas di semua level yaitu nasional dan lokal, layaknya memfasilitasi dampak negatif dari perluasan pasar untuk kepentingan elit.

Kondisi itu, lanjut Darmawan, menunjukkan perangkat demokrasi yang ada hanya berfungsi sebagai pelayan pasar. “Negara tidak berfungsi efektif menjalankan tugas pemenuhan hak-hak warga negara,” sebutnya melalui siaran pers yang diterima kabarkota.com, Sabtu (12/3/2016).

Ilham Saenong dari Transparansi International Indonesia (TII) menduga, oligarti dan lemahnya fungsi negara karena praktik korupsi yang masih meluas. Memanfaatkan sistem demokrasi, pebisnis masuk dalam kekuasaan dan mempraktikkan transaksi politik. Di sisi lain aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan masih lemah dalam mengawal kasus korupsi.

Sedangkan dalam perumusan regulasi, sebutnya, pelibatan masyarakat sering kali hanya menjadi “stempel”. Transparansi belum berjalan sebagai mana mestinya dan pemerintah mengukur praktik akuntabilitas hanya dari ketersediaan informasi anggaran.

Karena itu Ilham mendorong audit sosial yang melibatkan publik untuk pengecekan kesesuaian rencana anggaran dan realisasinya.

“Realisasi tidak hanya berdasarkan klaim yang dilakukan pemerintah tapi juga pelibatan masyarakat,” katanya.

Sementara Abdul Gaffar Karim, Pengamat Politik UGM menegaskan, perlunya solusi yang menyeluruh dengan memastikan negara mengetahui masalah, kebutuhan masyarakat dan kelompok minoritas.

“Demokrasi menjadi alat operasional bukan sekedar empty signifier, ada tapi tidak punya makna,” katanya. (Rep-03/Ed-03)