Ancaman Krismon 2020: Bagaimana Nasib UMKM?

Ilustrasi (dok. e-jurnal)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – International Monetery Fund (IMF) atau dana moneter Internasional telah memperingatkan kemungkinan terjadinya kegentingan ekonomi global pada 2020 mendatang.

Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak juga pada ketidakpastian ekonomi di Negara – Negara berkembang. Ancaman krisis moneter (krismon) pun menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh Indonesia. Sebab, multiplier effect-nya bisa memperburuk laju pertumbuhan ekonomi dalam Negeri yang saat ini juga tengah lesu.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang ekonomi Nasional juga turut “ketar-ketir” jika pemerintah tak sigap mengambil langkah untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut.

Salah seorang pelaku UMKM Bidang Kerajinan di DIY, Endro Wardono menganggap, krisis ekonomi yang diperkirakan terjadi pada 2020 mendatang berbeda dengan krismon di tahun 1998 silam.

Menurutnya, krismon 1998 lalu hanya terjadi di dalam negeri sehingga menjadi momentum yang justru “menguntungkan” karena ekspor produk ke luar negeri meningkat seiring rendahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sementara pada 2020, Indonesia terdampak krisis global, sehingga daya beli masyarakat dunia juga menurun.

Baca Juga:  Dibuka Pendaftaran Calon Komsioner KPID DIY

“Seharusnya momentum 2020 dipergunakan untuk memperkuat pasar dalam negeri,” kata Endro kepada kabarkota.com, Senin (23/12/2019).

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa, sebut Endro, merupakan pasar yang sangat potensial untuk pemasaran produk UMKM. Terlebih, di era pasar bebas yang membuat persaingan usaha makin kompetitif, karena produk-produk asing bisa dengan mudah masuk ke pasar dalam negeri.

Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (DPP) Asmindo) ini juga mengaku, pihaknya telah diundang dalam Rapat Terbatas di DPR RI pada bulan Agustus 2019 lalu, dan menyampaikan berbagai masukan ke pemerintah.

Permasalahannya, ungkap Endro, neraca perdagangan Indonesia masih defisit akibat nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor.

“Kami diberi arahan agar mampu meningkatkan ekspor,” jelasnya.

Namun, ada beberapa hambatan yang masih menganjal, mulai dari regulasi hingga tata kelolanya. Hambatan lainnya terkait dengan akses permodalan ke perbankan yang sebagian masih kesulitan, permesinan yang sudah mulai tua, hingga penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memberatkan karena panjang dan mahalnya biaya untuk proses perizinan.

Baca Juga:  Dampak Corona, 70% Hotel dan Restoran Di DIY Merumahkan Karyawan

Oleh karenanya, Endro berharap, pemerintah turun tangan, dengan menyiapkan kebutuhan para pelaku UMKM. Sekaligus memberikan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi.

BI DIY: Perlambatan Ekonomi Global, Ekspor – Impor Terpengaruh

Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Probo Sukesi menjelaskan, perlambatan ekonomi global memang cukup berdampak pada penurunan ekspor maupun impor di DIY. Namun pertumbuhan ekonomi DIY 2019 masih cukup solid, dengan perkiraan tumbuh yakni 6,3-6,7% (yoy).

“Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh investasi bangunan dari konstruksi proyek strategis nasional Bandara Internasional Yogyakarta (YIA),” ucap Probo.

Pasca berakhirnya proyek tersebut, lanjutnya, dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan kembali ke rata-rata normal. Sehingga pada 2020, ekonomi DIY diperkirakan melambat, pada kisaran 5,3-5,7% (yoy).

Baca Juga:  Terapkan Hukuman Mati, LBH Yogya: Indonesia bisa Dikucilkan

Inspect: Aspek Pasar dan Pemasaran Produk UMKM perlu Didorong

Sementara peneliti Institute Policy and Economic Studies (Inspect) Yogyakarta, Ahmad Ma’ruf juga mengaku optimis, jika krisis moneter (krismon) yang akan datang tak separah seperti tahun 1998 lalu.

“Indonesia relatif lebih tahan daripada negara lain, seperti Eropa karena basis tumbuh kita adalah konsumsi dan investasi,” jelas Ma’ruf kepada kabarkota.com, Senin (23/12/2019).

Begitu pun dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menurutnya masih akan jadi penopang ekonomi Nasional, termasuk di DIY.

Hanya saja, Ma’ruf mendorong agar aspek pasar dan pemasaran bagi produk UMKM lebih diperkuat. Utamanya yang berbasis industri kreatif.

Mengingat, langkah yang ditempuh oleh pemerintah sampai dengan saat ini belum terealisasi dengan baik sehingga masih membutuhkan upaya yang lebih keras lagi.

“Pendekatan out of the box menjadi penting,” tegasnya.

Hal itu penting, kata Ma’ruf, untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis, serta berfungsi mendorong UMKM tumbuh berkembang. (Rep-01)