Angka Golput Ideologis Diperkirakan Tinggi, Tanggung Jawab Siapa?

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Jumlah pemilih yang tak menggunakan hak suaranya alias golput dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 diperkirakan masih akan menguat, jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 lalu.

Kepala Departemen Politik Hicon Law & Policy Strategic, Puguh Windrawan berpendapat bahwa golput yang akan terjadi bukan sekedar persoalan adminitratif, namun lebih pada golput yang sifatnya ideologis. Artinya, kesengajaan untuk tidak menggunakan hak suara karena menganggap kedua pasangan calon (Paslon) memiliki kelemahan, serta tak percaya pasa sistem Pemilu saat ini.

Data Hicon menunjukkan, pada Pilpres 2004 lalu, angka golput pada putaran pertama 21.18%, kemudian pada putaran kedua menjadi 23.4%. Kemudian pada Pilpres 2009 meningkat angkanya menjadi 28.3%. Lalu pada Pilpres 2014, angka golput naik lagi menjadi 29.1%, dan pada Pilpres 2019 ini, Hicon memperkirakan angka golput akan mencapai sekitar 30%.

Bukan tanpa alasan, karena menurut Puguh, isu golput semakin hari semakin menguat, dan media sosial menjadi sasaran efektif untuk penyebaran informasi tersebut.

“Kalau bicara golput, justru terdidik. Mereka di lapangan dan punya isu yang dari dulu itu stabil,” kata Puguh kepada wartawan usai menggelar konferensi pers tentang “Siapa yang paling Bertanggung-jawab dalam Merebaknya Golput, di kantor Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII, Jumat (15/3/2019).

Sementara alasan golput tak lepas dari isu Hak Asasi Manusia (HAM), merebaknya hoaks, serta polarisasi yang semakin tajam.

Kritikan golput ideologis ini, anggap Puguh, lebih mengarah ke Paslon 01 dan ada kecendurungan kubu 01 menanggapinya secara reaktif. Sedangkan paslon 02 justru cenderung abai karena bisa jadi belum memiliki program yang jelas untuk ditawarkan, sekaligus belum memiliki hasil kerja nyata yang bisa diperlihatkan ke publik.

Oleh karenanya, elit politik yang dianggap paling bertanggung jawab atas keengganan warga menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Salah satu hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk meminimalisir golput ideologi ini, kata Puguh, adalah dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. (Rep-01)