Seminar HUT ke 43 PSKK UGM tentang Kemiskinan, di kantor PSKK UGM, Sabtu (9/4/2016). (sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Sekretaris Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, hingga bulan Maret 2015, angkanya mencapai Rp 28,9 juta (11,22 persen), meningkat dari sebelumnya yang jumlahnya masih sekitar Rp 27,3 juta.
Anwar menyatakan, meningkatnya angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari dampak kesenjangan pembangunan antardaerah. Dampak dari kesenjangan itu, kata Anwar, melahirkan daerah tidak berkembang dan masuk dalam kategori tertinggal. .
Pihaknya menyebutkan, sekitar 18,25 persen dari 74 ribuan desa masuk dalam kategori desa sangat tertinggal. Sedangkan, 45 persennya termasuk desa tertinggal. Umumnya, desa-desa tersebut berada di wilayah timur Indonesia.
“Pada tahun 2025 mendatang, sekitar 85 persen akan berada di kota. Jika pemerintah tidak mengambil kebijakan efektif untuk mencegah urbanisasi sehingga lahirlah UU Desa,” kata Anwar dalam Seminar HUT ke 43 PSKK UGM tentang Kemiskinan, di kantor PSKK UGM, Sabtu (9/4/2016).
Guna menanggulangi masalah tersebut, Sanusi menjelaskan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berupaya meningkatkan daya saing Sumber Daya Alam, peningkatan Sumber Daya Manusia, social networking, dengan revitalisasi 2 ribu pasar tradisional, peningkatan pengelolaan keuangan, serta pembangunan infrastruktur.
“Pada tahun 2014-2015 lalu, kami memfokuskan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur berbasis padat karya,” lanjutnya.
Sementara, Agus Heruanto Hadna selaku Direktur PSKK UGM berpendapat, selama ini, kemiskinan masih dipahami dari sisi kemiskinan finansial semata.
“Ukuran-ukuran dan parameter yang itu ada belum cukup untuk memahami kemiskinan yang multidimensional,” anggapnya.
Ia menganggap, angka kemiskinan yang mencapai 11,22 persen ditambah dengan ketimpangan itu menjadi hal yang memprihatinkan. Karenanya, Agus berharap, ke depan ada metode-metode selain dari atas ke bawah yang bisa dikembangkan di masing-masing wilayah dengan permasalahan kemiskinan yang berbeda-beda. (Rep-03/Ed-03)
