Apa di Balik Ngudar Sabda Sultan?

Ilustrasi: suasana di kompleks Keraton Yogyakarta usai Ngudar Sabda Sultan, Kamis (31/12). (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Sepulangnya dari luar negeri selama sepekan terakhir, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, tiba-tiba mengeluarkan Ngudar Sabda, pada Kamis (31/12) atau hari ini.

Berdasarkan keterangan Pengageng Puroloyo Kotagede dan Imogiri Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Hastono Ningrat yang turut menghadiri pertemuan mendadak tersebut, inti dari pernyataan Sultan ditujukan untuk para abdi dalem agar tetap loyal terhadap semua perintah Raja dan paugeran keraton. Sebab jika tidak, maka akan dicopot sebagai abdi dalem.

“Ageman (pakaian) Sultan, surjan biasa untuk harian (kembang), Tidak seperti dulu-dulu (Sabdaraja dan Sabdatama),” kata Hastono saat ditemui wartawan usai pertemuan, di kompleks Keraton Yogyakarta.

Selain wejangan yang sebenarnya telah menjadi paugeran keraton tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa Sultan juga menegaskan, keraton itu tidak bisa diwariskan (dibagi) tahtanya.

Baca Juga:  Warga Buang Sampah di Sembarang Tempat, Larangan Tak Digubris

“Isi paugeran itu baru pertama kali disampaikan langsung oleh Sultan kepada kami,” lanjutnya.

Keluarnya Ngudar Sabda yang bertepatan dengan jelang pergantian tahun 2015 ke 2016 kali ini, juga mendapatkan respon sinis dari rayi dalem (adik Sultan) dan trah Keraton dari keturunan Sultan sebelumnya.

Ditemui di kediamannya, Rayi Dalem, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) mengaku enggan menghadiri pertemuan singkat itu karena menganggap bahwa tidak ada kejelasan atas maksud dan tujuan dari keluarnya sabda Sultan yang ke sekian kalinya ini.

Sementara itu, Dihubungi terpisah, salah satu kerabat Keraton dari Trah Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, Hertriasning juga menuding, Sultan telah melanggar kepatutan dan hukum adat maupun hukum positif dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai pemegang mandat atas kesepakatan perjanjian dengan adik-adiknya, pada tahun 1989 silam, dengan terbitnya berbagai produk hukum oleh Sultan HB X selama ini. Terlebih sejak Sultan mengganti gelarnya sebagai Sri Sultan Hamengku Bawono X, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  32 UMKM Siap Ramaikan HUT Yayasan Bhakti Yogyakarta ke-27

“Beberapa Sabdaraja atau produk hukum yang dibuat oleh Sultan Bawono di Keraton semuanya cacat hukum adat dan positip, sehingga sebenarnya Dewan Kerabat, dan DPRD tidak perlu menanggapi serius,” ucap Hertyasning saat dihubungi kabarkota.com.

Menurutnya, naik tahtanya KGPH. Mangkubumi (sekarang Sultan HB X) sebagai putra mahkota pada tahun 1989 itu didasari oleh kesepakatan dari 11 adik Sultan, serta disaksikan beberapa paman mereka dari keturunan Sri Sultan HB IX.

Ketika itu, lanjutnya, disepakati KGPH.Mangkubumi yang memang putra tertua dan menjabat sebagai Pangeran Lurah. maka diangkatlah melalui akte mandat (notaris Surjadi Partaningrat) sebagai pengganti Sri sultan HB IX, tanpa penobatan sebagaimana yang dilakukan terhadap para pewaris tahta kerajaan sebelumnya.

Baca Juga:  Soal Rekonsiliasi, Fadli Zon: Tak Perlu Dibesar-besarkan

“Jadi sangat mungkin HB X ini di-impeachment,melalui proses pencabutan mandat, dan ini konstitusional, krn telah terbukti melanggar hukum adat dan positif. Cara ini tidak akan membuat gaduh karena bersifat internal keraton,” anggapnya.

Bayu Dardias, akademisi dari UGM menduga, keluarnya Ngudar Sabda kali ini tak sekedar persoalan politik belaka, tetapi bagian dari pendekatan dari aspek ekonomi yang selama ini sering terlupakan.

“Saya kini ini mengenai aset . Ini penting, karena masalah yang terjadi di beberapa keraton yang ada di Indonesia juga seperti ini,” ungkapnya. (Rep-03/Ed-03)