Ilustrasi (plus.google.com)
JAKARTA (kabarkota.com) – Konflik berkepanjangan dan munculnya sekelompok orang yang menginginkan Papua merdeka selama ini, tak lepas dari berbagai persoalan, termasuk keseriusan pemerintah pusat dalam membangun wilayah di ujung timur Indonesia tersebut.
Kasubdit Analisa Sosial Ekonomi Regional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo menyebut, berbagai persoalan itu menangkut penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak hak dasar rakyat Papua, seperti hak sosial ekonomi dan budaya. Selain itu juga, masalah kapasitas Pemda dalam menyediakan pelayanan publik, korupsi, serta kebijakan kebijakan yang kurang tepat, semisal pendekatan Pembangunan yang lebih menekankan pendekatan keamanan, bukan pendekatan kesejahteraan dan juga manajemen sumber daya.
“Pelaksanaan otsus kurang menyentuh masyarakat karena Dana otsus sebagian diselewengkan aparat,” kata Sumedi saat dihubungi kabarkota.com, Sabtu (16/7/2016).
Guna mengatasi persoalan di Papua, Sumedi berpendapat perlunya perluasan akses pendidikan dan kesehatan, utamanya bagi anak-anak, pendidikan keterampilan bagi pemuda dan pemudi Papua, serta perluasan lapangan kerja bagi lulusan SMA.
“Pendampingan usaha bagi kaum
perempuan dan penyediaan tempat usaha juga menjadi hal yang penting dilakukan,” anggapnya.
Lebih dari itu, pihaknya menambahkan, pemerintah harus lebih serius dan mengawal Pembangunan Papua. Mengingat, pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk membuka akses dan menurunkan harga-harga, baru akan terasa hasilnya setelah 10 tahun mendatang. Itu pun dengan kebijakan konsisten dan pemihakan yang tulus.
“Kalau jujur, mereka sebetulnya tidak butuh merdeka, tapi butuh peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah kemanusiaan,” tegasnya. (Rep-03/Ed-03)
