Presiden Joko Widodo saat umumkan kenaikan harga BBM. Alasan menaikkan harga BBM tersebut untuk melakukan penghematan dan membangun infrastruktur. (Sumber foto: tempo.co)
SURAKARTA (kabarkota.com) – Beberapa kalangan menyayangkan langkah pemerintah Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sejak pukul 00.00, Selasa (18/11). Tak hanya dari mitra politik Presiden Jokowi, namun juga dari akademisi.
Ekonom sekaligus Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Bimo Rizky Samudro menyatakan, langkah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM dengan alasan untuk menghemat keuangan negara dan membangun infrastruktur, bukan menjadi satu-satunya jalan.
"Sebetulnya tidak perlu langsung menaikkan (harga BBM). Ini baru masa awal pemerintahan," kata Bimo ketika dihubungi kabarkota.com, Selasa (18/11). (Baca: Ekonom: Mafia Migas Ada Sejak Zaman Orde Baru)
Menurut Bimo, ada jalan lain yang bisa pemerintah lakukan jika ingin menghemat atau memperoleh dana yang diperuntukkan membangun infrastruktur. Ia mencontohkan, pemerintah bisa mengambil jalan dengan menarik asing untuk melakukan investasi di Indonesia.
Investasi itu, kata dia, bisa disesuaikan dengan program Presiden Jokowi di sektor kemaritiman. Misalnya, pertanian. Ia memandang jika selama ini sektor pertanian menjadi salah satu yang bermasalah. Pasalnya, pemerintah masih melakukan impor, baik itu kebutuhan pokok maupun daging.
Menurut dia, selain mengundang investor, pemerintah juga bisa menjalankan jargon 'revolusi mental' yang selama kampanye terus didengungkan. Revolusi mental itu ditujukan pada pengelolaan sektor-sektor penting, salah satunya pengelolaan sektor minyak dan gas (Migas).
"Kalau sudah seperti ini, demo ada di mana-mana. Ini bisa menimbulkan sentimen negatif. Harusnya ditahan dulu (menaikkan harga BBM)," ujarnya.
AHMAD MUSTAQIM
