Bantul Luncurkan Open Data dan Informasi Kemiskinan

Peluncuran Sistem Open Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Bantul, di Pendopo Parasamya Bantul, Selasa (8/8/2017). (sutriyati/kabarkota.com)

BANTUL (kabarkota.com) – Di era keterbukaan informasi publik seperti ini, sebagian elemen masyarakat di Bantul masih kesulitan mengakses informasi, terutama yang berkaitan dengan data kemiskinan.

Mugi Utomo dari komunitas Masyarakat Belajar Anggaran mengungkapkan, selama ini, pihaknya cukup kesulitan dalam mencari data tentang penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Meskipun, dari 75 desa di kabupaten Bantul, 60 desa lainnya telah melakukan aktivasi Sistem Informasi Desa (SID).

“Dari 60 desa itu, baru 15 desa yang SID-nya aktif,” sebut Mugi.

Guna menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bersama Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta, Selasa (8/8/2017), meluncurkan Sistem Open Data dan Informasi Kemiskinan, di Pendopo Parasamya Bantul.

Wakil Bupati (Wabup) Bantul, Abdul Halim Muslih, pada kesempatan tersebut mengatakan, data dan informasi yang valid menjadi salah satu dasar yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Namun pihaknya tak memungkiri jika di lapangan terjadi ketidaksesuaian antara data dan fakta, sehingga validasi data menjadi hal yang penting dilakukan.

“Kemiskinan itu dinamis. Bahkan, dinamikanya lebih cepat dari pendataannya,” anggap Wabup yang juga ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bantul ini.

Sementara di sisi lain, Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini tenaga IT di desa yang diharapkan bisa mengelola SID dengan baik, masih sangat terbatas, sehingga perlu digerakkan melalui pendampingan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Fenty Yustidayati menjelaskan, salah satu manfaat dari data dan informasi ini adalah untuk mewujudkan transparansi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pembangunan di Bantul. Termasuk didalamnya, Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) kemiskinan yang sudah diverifikasi di tingkat desa.

“Bulan September akan ada tim verifikasi di lapangan… akhir Oktober ditargetkan selesai dan akan kami laporkan datanya,” jelas Fenty.

Ditambahkan sekretaris TKPKD ini bahwa Pemkab Bantul juga memiliki target penurunan angka kemiskinan 1,3 persen di tahun. 2018, dari sebelumnya 14,33 persen (2016) menjadi 12,91 persen (2018). Menurutnya, upaya penurunan angka kemiskinan itu akan sulit terwujud, jika data tidak valid, serta tak ada pemetaan kemiskinannya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul, Sugeng Ariyanto berpendapat bahwa pendataan kemiskinan bukan hal yang sederhana, karena sangat multidimensi sehingga tidak ada satu ukuran yang bisa memuaskan semua pihak.

“Selama ini yang dipakai di Indonesia lebih pada dimensi ekonomi,” imbuhnya.

Basis Data Terpadu (BDT) 2015 kata Sugeng, sebenarnya sudah menggunakan MPM. Hanya saja ketika ini masih sebatas melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sunarjo selaku Direktur IDEA Yogyakarta berharap, agar open data dan informasi kemiskinan ini juga bisa untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan, khususnya dalam penggunaan anggaran, dan mendorong terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Ditemui kabarkota.com usai peluncuran open data, lurah Dlingo, Bahrun Wardoyo mengungkapkan, pihaknya telah merintis SID sejak tahun 2013, melalui pengadaan laptop bagi para perangkat desa. Dengan kucuran dana sekitar Rp 70 juta, sejak tahun 2014, SID di desanya telah aktif untuk melayani masyarakat hingga sekarang.

“Untuk penanggulangan kemiskinan di Dlingo, selain data, kami juga memperkuat program pemberdayaan, serta program-program terpadu dan terarah, seperti one village on product,” ucapnya. (Ed-03)

SUTRIYATI