BBM Mau Dinaikkan Jokowi? Benahi Dulu yang Satu Ini

Ilustrasi (laspido.com) 
 
 
SLEMAN (kabarkota.com) – Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) harus diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana, termasuk transportasi. Tanpa adanya perbaikan, kebijakan itu tidak akan berdampak positif pada masalah transportasi. 
"Prinsipnya disediakan lebih dulu. Mobilitas masyarakat cukup tinggi," kata Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Fajar Saumatmaji kepada kabarkota.com di Kantor Pustral UGM.
Fajar menjelaskan, pemerintah terlebih dahulu harus memberikan kemudahan akses beraktivitas kepada masyarakat. Salah satunya yakni dengan memperbaiki sarana kendaraan umum yang selama ini jarang menjadi pilihan dengan alasan salah satunya ketidaknyamanan.
Baca Juga:  Pasca Aksi Bela Islam II, Ini Temuan Menarik Tim Medis GNPF MUI
Selain itu, Fajar melanjutkan, pemerintah juga harus menyediakan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah bisa melakukannya dengan memanajemen lalu lintas. Baginya, volume kendaraan yang tinggi dan menjadi salah satu penyebab kemacetan memerlukan pengelolaan yang serius.
Kemudian, untuk jangka panjang, kata Fajar, langkah yang dilakukan bisa dengan mengelola tata ruang untuk menampung transportasi. Baik itu di wilayah Jawa, maupun luar Jawa.
Baca Juga:  PSHK Indonesia: Ada 14 UU yang Materinya tak Sesuai Muatan Pembentukan UU
Dalam hal pendanaan, menurut Fajar, banyak jalan yang bisa ditempuh. Jika akan menggunakan dana pemerintah, bisa dilakukan dengan efisiensi pendanaan. Misalnya efisiensi perjalanan dinas pegawai negara. Penghematan dana tersebut sangat memungkinkan untuk dialihkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi. 
Selain jalan itu, Fajar menambahkan, pendanaan bisa dilakukan dengan menggandeng pihak swasta. Menurutnya, banyak pihak swasta yang tertarik untuk dilibatkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana transportasi. Apabila terlaksana, pemerintah wajib menentukan standar efisiensi yang akan diterapkan pihak swasta dalam pengerjaannya.
Baca Juga:  Dukung Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Timur, DPR: Untuk Pemerataan Ekonomi
"Pemerintah tentu harus melakukan pengawasan. Baik dari sisi biaya yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan. Tapi dalam level-level yang wajar saja," ucap Fajar. 
AHMAD MUSTAQIM