Beberapa Aliansi dari Yogya Berangkat ke Jakarta untuk Memperjuangkan Tanah

Salah satu bangunan yang terancam tergusur di Parangkusumo, Bantul  (5/9/2016) (Anisatul Umah kabarkota.com)

BANTUL (kabarkota.com) – Permasalahan agraria di Yogyakarta masih belum selesai, Jumat (23/9/2016) beberapa aliansi mulai dari paguyuban bentor, warga Cemoro Sewu, mahasiswa, dan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) dengan total kurang lebih 40 orang berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan permasalahan agraria di Yogyakarta.

Selama kurang lebih empat hari di Jakarta, mereka akan melakukan aksi di DPR RI, Istana Kepresidenan, dan Kantor Agraria. Selain persoalan agraria di Parangkusumo, mereka juga akan memperjuangkan tentang diskriminasi yang dialami keturunan Tionghoa. Di mana Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa tidak bisa memiliki hak milik atas tanah dan harus membayar upeti ke Panitikismo.

Baca Juga:  LBH SIKAP Yogya Dorong Realisasi Perda Bantuan Hukum

Koordinator ARMP, Watin menceritakan tujuannya ke Jakarta adalah mencari keadilan tanah di Yogyakarta. Menurutnya tanggal 24 Sepetember akan melakukan aksi memperingati hari Agraria Nasional. Dihari berikutnya 25 September diskusi dengan teman-teman di Jakarta, dan di hari Senin 26 September akan menemui Presiden, DPR, dan Badan Pertanahan Nasional.

“Mau menyampaikan soal pertanahan, seperti di Watu Kodok, Parangtritis, dan Parangkusumo,” ungkapnya (23/9/2016).

Tentang rencana penggusuran di Parangkusumo yang rencananya akan dilaksanakan 1 Oktober mendatang ditanggapi Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto dengan mengatakan pengelolaan tanah kasultanan sudah diatur dalam undang-undang (UU) keistimewaan. Pengelolaan dan pemanfaatan ditulis dalam UU untuk pamanfaatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Mempertanyakan Keistimewaan Yogyakarta

Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dijadikan alasan untuk menggusur warga di beberapa lokasi di DIY. Pemerintah dengan dinas pertanahan yang ada di Pemda DIY, menurut Arif, melaksanakan langkah yang ditempuh oleh kasultanan.

“Identifikasi dan inventarisasi harus dilakukan sebelumnya, kemudian didaftarkan ke BPN, lalu BPN mengeluarkan surat, maka dijalankan pemanfaatan dan pengelolaan tanah tersebut,” tuturnya (23/9/2016). (Rep-04/Ed-01)

Baca Juga:  LBH Yogya Kecam Tindakan Pengusiran Warga Penghuni Ketingan Baru