Beda Kubu Jokowi dan Prabowo Sikapi Isu Papua

Talkshow Bedah Program Capres & Cawapres 2019 #3, di Fisipol UGM, Rabu (6/3/2019). (dok. kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Isu Papua menjadi salah satu bahasan dalam Talkshow Bedah Program Capres & Cawapres 2019 #3, di Fisipol UGM, Rabu (6/3/2019).

Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, M. Najib Azca selaku salah seorang panelis, mempertanyakan strategi yang akan dijalankan terkait isu Papua, baik oleh Kubu Pasangan Calon Presiden (Paslon Capres) nomer urut 01 dan Paslon Capres nomer urut 02. Mengingat, akhir-akhir ini, gerakan-gerakan pemuda Papua yang menginginkan kemerdekaan Papua, dengan menggalang dukungan dari beberapa negara, sehingga menjadi sorotan internasional.

Menurutnya, gerakan-gerakan baru tersebut penting untuk mendapatkan perhatian serius, karena sekarang tak lagi hanya berbasis di hutan-hutan, tapi juga di kota-kota. Terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membuat informasi tentang isu-isu Papua cepat menyebar ke penjuru dunia.

“Kira-kira seperti apa strategi kita untuk menghadapi perkembangan baru gerakan-gerakan Pemuda Papua yang saya kira tidak hanya berbasis di hutan-hutan, tapi juga di kota-kota sekarang ini?” tanya Najib.

Menjawab pertanyaan tersebut, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin, Meutya Hafid mengklaim bahwa selama ini pemerintahan Jokowi telah memberikan perhatian besar untuk Papua, baik melalui diplomasi maupun non diplomasi.

Dalam hal diplomasi, kata Meutya, selama ini pemerintah melakukan pendekatan dengan negara-negara, khususnya di kawasan Asia Pasifik secara kontinyu agar juga memberikan dukungan bagi Indonesia untuk mempertahankan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan dari aspek non diplomasi, pemerintah terus menggulirkan pembangunan infrastruktur dan SDM di Papua.

Sementara Hazairin Pohan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menganggap, persoalan yang terjadi di Papua tak lepas dari rasa ketidak-adilan, sehingga pihaknya berjanji akan memberikan rasa keadilan, termasuk membangun good governance di Papua. Sekaligus, membersihkan perilaku koruptif di sana. (Rep-01)