Beda Pandangan TKN 01 dan BPN 02 dalam Menyikapi Isu Pembangunan Infrastruktur

Talkshow Bedah Program Capres & Cawapres 2019 #5 dengan Tema Infrastruktur, Daerah Tertinggal, dan Pemerataan Pembangunan, di kampus Fisipol UGM, Kamis (4/4/2019). (dok. kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Pembangunan infrastruktur yang selama ini digenjot oleh pemerintah dinilai belum mencapai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembanguan, khususnyadi Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Geografi UGM, Muhammad Aris Marfai saat menjadi salah seorang panelis dalam Talkshow Bedah Program Capres & Cawapres 2019 #5 dengan Tema Infrastruktur, Daerah Tertinggal, dan Pemerataan Pembangunan, di kampus Fisipol UGM, Kamis (4/4/2019).

Aris memaparkan, berdasarkan data, persentase kemiskinan nasional pada tahun 2014 sebesar 10.96%, sedangkan di 41 kabupaten atau kota perbatasan angkanya 16.4%. Kemudian dalam empat tahun kemudian, yakni pada 2017, persentase angka kemiskinan nasional belum turun secara signifikan, yakni masih di angka 10.20% dan di 41 kabupaten/kota perbatasan juga turun menjadi 15%.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2015, secara nasional 69.55% dan di 41 kabupaten/kota perbatasan 63.72% Lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi 70.81% di level nasional, dan 65.28% di 41 kabupaten/kota perbatasan.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan belum ada pencapaian yang signifikan dari hasil pembangunan infrastruktur oleh Negara. Meskipun, antara pertumbuhan ekonomi dan IPM itu tak akan pernah sejajar.

Menanggapi paparan panelis tersebut, Eva Kusuma Sundari dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Jokowi – Amin) berpendapat bahwa selama ini pemerintahan Jokowi telah mengubah orientasi pembangunan dari Java Centris menjadi Indonesian Centris sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah 3T. Terlebih, salah satu tujuan dari pembangunan infrastruktur itu adalah untuk menyatukan Indonesia.

“Dulu antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu gap-nya jauh sekali, sekarang susah merapat,” klaim Eva.

Selain itu, Eva juga menambahkan, ke depan, revitalisasi industri juga akan disinergikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Sementara Rizal Ramly dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo – Sandi) menganggap, di satu sisi pembangunan infrastruktur memang perlu didukung. Namun di sisi lain, pembangunan tersebut juga memunculkan “trauma 3O”, yakni Over supplies Over prices, dan Over borrow.

Oleh karena itu semestinya, kata Rizal, “APBN hanya untuk membangun jalan negara yang gratis. Jalan provinsi, jalan kabupaten pakai APBN.Tapi untuk jalan-jalan yang berbayar seperti Outer, jangan pakai APBN dong,” pintanya.

Ke depan, tegas Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI ini, jika Prabowo-Sandi terpilih, maka pembiayaan pembangunan infrastruktur yang komersil akan melibatkan swasta sebagai investor. Sedangkan uang Negara hanya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur non komersil. (Rep-01)