Gerbang Kampus UNY (dok. uny)
SLEMAN (kabarkota.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (BEM KM UNY) mengecam upaya pembungkaman terhadap kebebasan akademik yang dilakukan BEM Univesitas Indonesia (UI) dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja Presiden, Joko Widodo (Jokowi).
“Kami menyesalkan bentuk represif pencederaan kebebasan akademik yang dilakukan oleh pemerintah dan rektorat UI,” kata Ketua BEM KM UNY 2021, Mutawakkil Hidayatullah dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Rabu (30/6/2021).
Pihaknya juga menuntut agar pemerintah dan birokrasi kampus memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kebebasan dalam akademik, berpendapat, dan berekspresi semua elemen sivitas akademika kampus, sesuai dengan amanat UUD 1945.
“Kami mengajak semua elemen masyarakat, mahasiswa, organisasi, dan lainnya untuk tetap kritis terhadap rezim sekarang dengan berlandaskan intelektualitas,” tegasnya.
Sebelumnya, BEM UI mengkritisi kinerja Presiden Jokowi, melalui unggahan di media sosial tentang tulisan “The King Of Lip Service” dengan mencantumkan foto Jokowi yang banyak menarik atensi publik. Namun kritikan tersebut disikapi dengan sangat reaktif oleh pemerintah maupun rektorat UI.
Bentuk reaktif itu ditunjukkan pemerintah dengan mengerahkan simpatisan (buzzer) untuk mengonter narasi kritik dari BEM UI, dengan kata “tidak etis”, “kurang tata krama”, “mahasiswa kok gini”, dan “presiden itu simbol negara”. Selain itu, mereka juga mengancam akan melaporkan unggahan tesebut dengan jeratan UU ITE.
Di lain sisi, pada pada 27 Juni lalu, rektorat UI memanggil pengurus BEM UI untuk menjelaskan dan memberikan keterangan terkait unggahan tersebut. Padahal Minggu merupakan hari libur. Respon tersebut dianggap sebagai bentuk kepanikan rektorat atas kritik yang dilontarkan BEM UI kepada pemerintah.
“Pemerintah dan rektorat tidak seharusnya menggunakan cara represif untuk menyelesaikan persoalan kemahasiswaan, itu cara primitif,” sambungnya.
Hidayat berpendapat bahwa tidak semua persoalan perlu diselesaikan melalui jalur hukum, terlebih jika hanya terkait kritik dan berpendapat. Mengingat, peran mahasiwa sebagai agent of change dalam kontrol atas kebijakan dan oposisi abadi pemerintah sudah sepantasnya tegas dan lugas dalam mengkritik pemerintah.
“Kami bersolidaritas sebagai mahasiswa Indonesia dan rakyat Indonesia atas sikap beraninya beraninya BEM UI yang tegas mengkritik pemerintah, khusunya Jokowi selaku presiden Indonesia,” ucapnya.
Di lain sisi, lanjut Hidayat, solidaritas tersebut juga merupakan langkah memuncaknya mahasiswa UNY sebagai garda terdepan dalam menjadi oposisi, kritikus, dan kontrol pemerintah. (Ed-01)
