Pertemuan para buruh gendong dengan anggota DPRD DIY, Marthia Adel Haida (tengah) di pasar Beringharjo Yogyakarta, Rabu (13/4/2016). (Sutriyati/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Para buruh gendong dari Pasar Beringharjo, Pasar Giwangan, Pasar Kranggan, dan Pasar Buah Gamping yang tergabung dalam Paguyuban Buruh Gendong “Sayuk Rukun” DIY, Rabu (13/4/2016), bertemu dengan anggota komisi B DPRD DIY, Marthia Adel Haida, di Pasar Beringharjo Yogyakarta.
Dalam pertemuan kali ini, para buruh perempuan yang berada di bawah binaan Yasanti tersebut mengeluhkan sejumlah hal. Suyatmi selaku ketua paguyuban Sayuk Rukun dari Pasar Beringharjo Yogyakarta meminta agar wakil rakyat tersebut bisa memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Mengingat, selama ini posisi tawar mereka sangat lemah karena tidak mendapatkan pengakuan sebagaimana pekerja pada umumnya.
Dengan pengakuan itu, menurut Suyatmi, akan memudahkan bagi para buruh gendong untuk mendapatkan hak-hak, seperti upah layak, serta jaminan kesehatan, dan jaminan tenaga-kerja.
“Kami memang pernah mendapatkan sosialisasi soal BPJS namun harus mendaftarkan diri atau membayar kepesertaannya,” keluh Suyatmi.
Padahal, penghasilan para buruh gendong terhitung sangat minim, karena rata-rata hanya mendapatkan upah Rp 2 ribu per sekali gendong.
Karenanya, banyak dari mereka yang tak punya kartu jaminan kesehatan tersebut. Kalaupun punya, belum tentu bisa digunakan di wilayah Yogyakarta karena umumnya mereka berasal dari luar daerah.
Upah yang sangat minim tersebut, menurutnya masih dipotong untuk biaya ke kamar kecil yang tarifnya hampir sama dengan pendapatan mereka sekali gendong.
Ketua Paguyuban “Sayuk Rukun” DIY, Rumini yang juga menjadi buruh gendong di Pasar Giwangan ini mengaku, para buruh di pasar induk buah dan sayur tersebut umumnya mengalami kesulitan saat menggendong barang karena semrawutnya lapak pedagang, serta parkir-parkir berbagai kendaraan.
Sedangkan terkait keberadaan koperasi simpan pinjam, Rumini mengungkapkan meski berjalan cukup lancar, namun karena minimnya dana mereka, sementara peminjamnya cukup banyak, sehingga tidak mendapatkan pinjaman sesuai nominal yang mereka ajukan.
“Jelang lebaran seperti ini, para pengurus mulai sibuk melayani pinjaman uang dan barang,” ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Adel, politisi perempuan dari PAN menyatakan, akan menyampaikan tuntutan para buruh gendong itu ke komisi guna menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan mereka. Termasuk, mengusahakan agar kartu BPJS yang dimiliki warga dari luar daerah bisa digunakan di wilayah Yogyakarta.
Asih selaku pendamping buruh gendong dari Yasanti menyebutkan, jumlah buruh gendong perempuan yang tergabung dalam paguyuban, dari Pasar Beringharjo sebanyak 250 orang, Pasar Giwangan 135 orang, Pasar Gamping 44 orang, dan Pasar Kranggan 13 orang. (Rep-03/Ed-03)
