YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY membutuhkan data kependudukan untuk memudahkan pemetaan kebencanaan. Menurut Kepala BPBD DIY, Gatot Saptadi, pemetaan penanggulangan bencana itu tidak sekedar pada penanggulangan bencananya saja.
“Semestinya juga ada data kerentanan dan kapasitas masyarakatnya, yang salah satunya bisa dilihat dari pemetaan kependudukan,” kata Gatot melalui whatsapp, Selasa (5/8). Pemetaaan kependudukan itu, menyangkut data tentang usia, gender, difable, orang tua, serta data pendukung lainnya.
“Saat ini, kami mencoba untuk overlay data-data tersebut ke dalam 301 desa potensi bencana di DIY,” sambung dia.
Menurut Gatot, sebenarnya dalam dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana sudah ada. Hanya saja dalam perinciannya belum detail. Bahkan, kata dia, BPBD DIY juga membutuhkan data-data lain, seperti data pendidikan, infrastruktur, dan kemiskinan.
Untuk itu pihaknya berjanji, akan segera berkoordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menindak-lanjuti kebutuhan tersebut.
Ditemui terpisah, Kepala BPS DIY, Bambang Kristianto juga mengaku, selama ini memang belum ada komunikasi antara BPS dengan BPBD DIY menyangkut itu. Padahal, selama ini pihaknya juga melakukan sensus desa setiap 3 tahun sekali.
“Dalam survei potensi desa ini, kami petakan potensi alam, potensi manusia, fasilitas di wilayah tersebut, dan sejumlah pemetaan lainnya,” jelas Bambang kepada kabarkota.com di Kantor BPS DIY.
Selain itu, BPS juga memiliki data survei Rumah Tangga yang diperbaharui setiap setahun sekali. “Semua data itu bisa diakses di website BPS,” sebut dia. (tri/jid)
