BPKH: Kuota Tambahan 10 Ribu Jamaah Haji tak akan Gunakan APBN

Media breafing BPKH di Yogyakarta, Jumat (17/5/2019). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan, pembiayaan untuk penambahan kuota haji 10 ribu orang pada tahun 2019 ini tak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penegasan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Badan (Sesban) BPKH, Emir Rio Khrisna dalam media breafing di Yogyakarta, Jumat (17/5/2019).

Menurut Emir, keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja DPR Komisi VIII dengan BPKH dan Kementerian Agama (Kemenag), pada Kamis (16/5/2019) malam.

Pada 23 April 2019 lalu, jelas Emir, sebenarnya sudah diputuskan bahwa dana tambahan haji yang besarnya diperkirakan Rp. 353.7 Milyar akan diambilkan dari tiga sumber, yakni BPKH Rp 120 Milyar, Kemenang Rp 50 Milyar, dan sisanya dengan APBN.

Baca Juga:  MUI DIY: Warga Eks Gafatar jangan Dibenci

Namun berdasarkan revisi kebutuhan tambahan anggaran menjadi Rp. 319.9 Milyar yang nantinya akan ditutup Rp. 220 Milyar dari BPKH, dan sekitar Rp. 99 Milyar dari Kemenag.

“Kekurangan anggaran sebesar Rp 149.9 Milyar pasca rasionalisasi yang semula akan dibiayai APBN dialihkan pembiayaannya menjadi beban nilai manfaat keuangan haji dari BPKH sebesar Rp 100 Milyar, dan sisanya dari realokasi anggaran layanan akomodasi di Makkah, dan peningkatan layanan transportasi antarkota sebesar Rp 49.9 Milyar,” papar Emir.

Kepala Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu juga menambahkan, penambahan kuota 10 ribu jamaah haji tak akan menpengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disetor per jamaah.

Baca Juga:  Sembuhkan LGBT, Perlu Pendampingan

Anggito mengungkapkan, biaya haji sekarang ini mencapai Rp 72 juta per jamaah, namun yang dibayar oleh jamaah hanya Rp 35 juta. Sebagian kekurangannya dibayar dari nilai manfaat dan setoran awal jamaah tunggu.

“Sekarang ada sekitar 4.5 juta jamaah tunggu. Kami kelola dananya yang sebesar Rp 115 Triliun itu dengan aman,” klaim Anggito.

Pada kesempatan ini Anggito juga menampik anggapan bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh Negara.

“Kami investasikan secata hati-hati, cermat, dan menghasilakan,” tegasnya

Pihaknya menyatakan, prioritas penempatan dan investasi keuangan haji BPKH ditekankan pada instrumen keuangan perbankan syariah, dan obyek investasi surat berharga syariah.

Baca Juga:  Ketersediaan Produk bersertifikat Halal masih Minim

Bahkan, lanjut Anggito, dengan adanya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), BPKH memiliki mandat untuk mengelola sebagian dana tersebut untuk investasi langsung, maksimal 25%.

“Kami juga mulai menjajaki investasi di Arab Saudi,” ucapnya.

Di antaranya dengan rencana kongsi 30 – 35% dengan pihak Arab Saudi untuk membangun pabrik katering yang akan memproduksi makanan siap saji untuk sekitar 3 juta jamaah. (Rep-02)