Bravo 5 DIY Siap beri Pendampingan Restrukturisasi Kredit untuk UMKM di masa Pandemi

Jumpa pers Launching Pendampingan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19 bagi Pelaku UMKM, Jumat (24/7/2020). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pandemi Covid-19 telah membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY menanggung berat. Salah satunya karena sebagian besar dari mereka kesulitan untuk mendapatkan relaksasi (kelonggaran) kredit di lembaga keuangan. Padahal, selama pandemi, usaha mereka rata-rata lumpuh produksinya.

Salah seorang pelaku UMKM Bidang Interior di DIY, Joko mengaku, dirinya hanya mendapatkan relaksasi dari pihak perbankan selama tiga bulan.

“Bulan Juli – Agustus, saya harus mulai membayar cicilan lagi,” ungkapnya saat jumpa pers Launching Pendampingan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19 bagi Pelaku UMKM di DIY yang digagas oleh Bravo-5, Jumat (24/7/2020).

Baca Juga:  Jelang New Normal, Pemda DIY siapkan Passport Digital untuk Berwisata

Persoalan yang hampir sama jufa dialami oleh seorang perempuan pengusaha Jasa Konstruksi dan Mebel di DIY, Yuda Natalia Ujiyanti.

Menurut Natalia, meski pihaknya mendapatkan kelonggaran 4-5 bulan, namun jika hingga akhir tahun 2020 mendatang situasi belum membaik, maka ancaman perusahaan pailit di depan mata.

“Kami saat ini hanya bertahan saja dengan uang tabungan untuk menggaji karyawan 3-4 bulan,” ucapnya.

Menyikapi berbagai persoalan UMKM tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bravo-5 DIY, Rumekso Setyadi berpandangan bahwa sebenarnya pemerintah telah menggulirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Satu diantaranya dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/]POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical yang memberi kelonggaran/Relaksasi Kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil di bawah Rp 10 Miliar, baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank maupun Industri Keuangan non-Bank kepada Debitur Perbankan.

Baca Juga:  Pasar Tradisional, Hidup Segan Mati Tak Mau

“Hal itu juga dipertegas oleh Presiden RI, pada 24 Maret 2020 agar ada intervensi khusus terhadap UMKM. Bagi debitur perbankan akan diberi penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Rumekso, Bravo-5 berkomitmen untuk mendukung program pemerintah tersebut, melalui pemberian pendampingan rekstrukturisasi kredit/pembiayaan bagi UMKM terdampak Covid-19 di DIY.

Sekretaris DPD Bravo-5 DIY, A. Budisusila mengaku, pihaknya telah menyiapkan lima lawyer untuk membantu sekitar 100 – 200 UMKM di tahap pertama.

“Nanti akan kami lihat perkembangannya dari respon masyarakat,” ucapnya.

Sementara Gerson Johanes Wisang selaku Ketua Departemen Hukum dan Advokasi DPD Bravo 5 DIY memaparkan bahwa pendampingan yang akan diberikan secara cuma-cuma ini bisa diikuti oleh pelaku usaha perseorangan maupun lembaga, dengan terlebih dahulu mengisi form yang disiapkan oleh tim dari divisi hukum maupun divisi finansial.

Baca Juga:  Jaringan Masyarakat Sipil Yogya Desak Sultan lebih Transparan soal Penanganan Virus Corona

Pendampingan rekstruktrurisasi yang diberikan, sebut Gerson, berupa skill untuk bernegosiasi dengan pihak lembaga keuangan agar mendapatkan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, serta konversi kredit/pembiayan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Selain itu, kata dia, para pelaku UMKM juga bisa mengakses pendampingan untuk pemasaran produk mereka secara online. Mengingat, dari sekitar 1.000 UMKM di DIY, baru sedikit dari mereka yang memanfaatkan teknologi informasi ini untuk promosi usaha melalui daring. (Rep-02)