“Buruh Bisa Demo Besar-Besaran”

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Menjelang berlangsungnya Pesta Demokrasi lima tahunan untuk memilih Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) 9 Juli mendatang, berbagai rencana program ditawarkan untuk menarik perhatian publik, sekaligus sebagai bentuk komitmen yang akan diwujudkan ketika nantinya mereka terpilih sebagai RI-1 dan RI-2, untuk periode 2014 -2019. Dua dari sekian wacana program itu adalah penghapusan subsidi Pupuk dan BBM.
 
Namun, Aktivis Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Yogyakarta, Hikmah Diniah yang juga aktif mendampingi para buruh Gendong perempuan ini menganggap, masyarakat belum siap jika subsidi BBM atau pun pupuk itu nantinya dicabut.
Baca Juga:  Lonjakan Lansia Pada 2035 Menjadi Persoalan Besar Indonesia
 
“Buruh bisa melakukan perlawanan dengan demo besar-besaran”, ucapnya saat ditemui kabarkota.com di kawasan Gedung DPRD DIY, Jumat (30/5).
 
Imma berpendapat, semestinya pemerintah bisa melihat kondisi masyarakat saat ini. Jika subsidi dihapuskan, maka akan berdampak secara global. Menurutnya, kebijakan yang tepat bukan penghapusan subsidi, melainkan pengurangan anggaran pada pos-pos di anggota dewan, seperti anggaran studi banding ke luar negeri. “Kunjungan DPR seperti itu jelas bukan untuk rakyat,” jelasnya.
Baca Juga:  Hamil Tua, Istri Pilot Korban Jatuhnya Pesawat Tucano Tetap Tegar
 
Sebelumnya, sejumlah media nasional melansir, dalam visi misi Pasangan Capre Joko Widodo-Jusuf Kalla tertera program penghapusan subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan subsidi pupuk, karena dianggap tidak efektif. Kubu ini berdalih, program raskin tidak efektif membantu masyarakat. Program tersebut hanya mendidik masyarakat tidak mau berusaha karena selalu dibantu pemerintah. Sedangkan untuk subsidi pupuk kepada petani dianggap hanya menolong di awal. Padahal proses pertanian cukup panjang, dan petani sering mengalami kerugiaan saat akhir proses.
Baca Juga:  Obat ilegal beredar, inikah masalahnya?
Sementara kubu Prabowo Subianto–Hatta Rajasa menyatakan akan mencabut anggaran subsidi BBM jika kelak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Prabowo mengkategorikan uang subsidi bahan bakar minyak yang jumlahnya per tahun Rp 300 triliun sebagai kebocoran anggaran negara. Karenanya, Prabowo ingin menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan transportasi massal. (jid/tri)