Buruh PT Starlight Thermoplast Tuntut Pesangon Dibayar Penuh

Aksi damai di depan PT Starlight Thermoplast jalan magelang (19/10/2016) (Anisatul Umah/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Puluhan buruh PT Starlight Thermoplast melakukan aksi damai di depan pabrik PT Starlight Thermoplast jalan magelang (19/10/2016) siang. 70 buruh yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menuntut pesangon dibayar penuh.

Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY, Kirnadi menyampaikan bahwa hingga mediasi ketiga Rabu, 12 Oktober pekan lalu, belum ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan pekerja. Dari pihak perusahaan tetap kekeh membayar 50% pesangon dari satu kali ketentuan.

“Sampai mediasi ketiga tuntutan masih sama, bahwa pihak pekerja meminta aturan pemutusan hubungan kerja harus disesuaikan dengan aturan,” ungkapnya kepada Kabarkota (19/10/2016) di depan PT Starlight Thermoplast saat aksi damai berlangsung.

Baca Juga:  Jelang Aksi Solidaritas untuk Rohingya di Magelang, Perbatasan Tempel - Magelang Dijaga Ketat

Perusahaan melakukan tindakan sepihak melalui ancaman PHK dengan pesangon 3x gaji. Menurutnya ini bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, padahal buruh yang dirumahkan rata-rata memiliki masa kerja 12 tahun.

Jika memang perusahaan sedang mengalami kerugian dan harus melakukan PHK, pihak perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan, audit, dan pemasaran sebagai bukti. Pada Selasa, 18 Oktober 2016 pihak mediator Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman memberikan anjuran kepada pihak perusahaan.

Baca Juga:  Donatur untuk Palestina asal Yogya Meninggal Dunia

Disnaker menganjurkan pihak pengusaha untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan sisa cuti yang belum diambil sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Disnaker memberikan waktu 10 hari kepada perusahaan untuk menerima atau menolak anjuran tersebut. Jika tidak ada jawaban atau kesepakatan setelah surat anjuran diberikan, Kirnadi mengatakan akan mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

“PHK belum bisa dilakukan sebelum ada keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan hak pekerja masih melekat. Kami berharap perusahaan mau memberikan hak dan pemerintah mau memberikan tekanan pada pihak perusahaan,” tuturnya.

Ditemui di kantor Disnaker Sleman, Mediator Hubungan Industri, Robertus Kuncoro Yakti membenarkan pihaknya sudah memberikan surat anjuran pada perusahaan. Robertus mengatakan pihak Disnaker hanya membantu sampai tahap mediasi, untuk selanjutnya di serahkan kepada kedua belah pihak.

Baca Juga:  Kekerasan Seksual Dominan di DIY

“Dibuka kesempatan lagi untuk pengusaha mempertimbangkan tawaran mengenai kompensasi atas PHK. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, bisa lanjut ke pengadilan setelah 10 hari,” ungkap Robertus kepada Kabarkota (19/10/2016). (Rep-04/Ed-01)