Ilustrasi: Halaman Gedung DPRD DIY (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Tinggal selangkah lagi 55 orang Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD DIY terpilih periode 2019-2024 akan dilantik.
Di antara wajah-wajah baru di Parlemen DIY, beberapa diantaranya merupakan para caleg incumbent. Dua diantaranya Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), Suharwanto, dan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DIY, Danang Wahyu Broto.
Sebagai anggota dewan lama yang akan kembali menjabat untuk lima tahun ke depan tentunya lebih memahami persoalan dan “Pekerjaan Rumah” yang perlu diselesaikan untuk periode kepemimpinan selanjutnya. Salah satunya terkait persoalan kemiskinan di DIY yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Suharwanto menyebut, persentase kemiskinan di DIY masih di angka 11.8%. Jika angka itu dibedah ke kabupaten/kota akan lebih besar lagi angka kesenjangannya.
“Karena Kota Yogyakarta dan Sleman sudah bisa diturunkan, tapi Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo masih tingg8 sehingga ‘jomplang’ sekali (ketimpangannya),” ungkap Suharwanto di Yogyakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, sekitar Rp 350 miliar dana yang digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan di DIY, namun penurunannya tak signifikan. Belum lagi dengan kucuran Dana Keistimewaan (Danais) DIY dari pemerintah pusat.
Terkait danais, Suharwanto menganggap, selama ini hanya boleh digunakan untuk urusan lima keistimewaan DIY, karena terbentuk aturan. Selain itu, pencairan danais yang hanya bisa dilakukan secata bertahap dengan tuntutan serapan dana yang besar, membuat Pemerintah Daerah (Pemda) memilih menggunakan dana tersebut untuk program-program yang besar sehingga serapannya lebih mudah.
Sementara Caleg DPRD DIY terpilih dari Partai Gerindra, Danang Wisnu Broto berpendapat bahwa anomali kemiskinan yang terjadi di DIY karena ada keterkaitan budaya masyarakatnya. Ia mencontohkan, ketika warga di Gunung Kidul memdapatkan uang dari program bantuan, sebagian dari mereka tidak menggunakannya untuk pemenuhan gizi keluarga melainkan untuk program penggemukan hewan ternak mereka.
Persoalan lainnya, lanjut Ketua Pansus Pengentasan Kemiskinan DIY ini, juga menyangkut ketidak-tepatan sasaran program pengentasan kemiskinan karena data yang tak sinkron antara Pemda dengan pemerintah pusat. (Rep-01)
