Catatan Akhir Tahun 2015 (1): Penghambat Kinerja Jokowi justru PDIP?

Ilustrasi: aksi mahasiswa UGM terkait refleksi satu tahun Jokowi berkuasa di kawasan Bundaran UGM. (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Sepanjang tahun 2015, panggung politik tanah air diwarnai dengan berbagai kegaduhan. Di mulai dari kontroversi soal pemilihan calon Kapolri, rencana revisi Undang-Undang KPK, pemilihan calon pimpinan baru KPK, hingga kasus "Papa Minta Saham" yang berujung pada mundurnya ketua DPR RI, Setya Novanto.

Sebelum Badrodin Haiti resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Sutarman pada 17 April lalu, Budi Gunawan (BG) yang disebut-sebut sebagai 'tangan kanan' Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri menjadi calon tunggal Trunojoyo-1.

Sontak saja publik bereaksi, sebab dari rekam jejaknya BG diduga kuat terlibat dalam kasus rekening gendut Kapolri hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa hari jelang pelantikan Kapolri. Karenanya, Jokowi mengusulkan ulang calon Kapolri dengan mengusung Badrodin Haiti dan diterima. Sementara BG menjadi wakilnya.

Baca Juga:  Pengingkaran Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi

Meski begitu, Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto menilai, setelah setahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK)  situasi politik menjadi lebih kondusif.

"Kekuatannya saya kira ada pada kejujurannya dan secara konsisten berpihak pada kepentingan rakyat," kata Erwan saat dihubungi kabarkota.com, Jumat (25/12).

Hanya saja, anggap Erwan, tantangan cukup berat yang dihadapi Jokowi selama ini justru datang dari partai pengusungnya, yakni PDIP yang dalam banyak kasus malah berperan sebagai oposisi. Ia menyebutkan, selain kasus pencalonan Kapolri yang sempat mendapat tentangan dari PDIP, juga terkait rencana revisi Undang-Undang KPK yang dimotori oleh partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.

Baca Juga:  Roy Suryo: Pemecatan Ambar karena Persoalan Etika

"Presiden saya kira jelas posisinya, sementara para politisi PDIP seperti ngotot ingin merevisi," imbuhnya.

Bukan rahasia lagi, jika sebagian kalangan menyebut ada peran Megawati di balik usulan revisi undang-undang KPK itu. Padahal, publik juga belum lupa bahwa putri mantan Presiden Soekarno itu diduga kuat punya andil besar dalam kasus BLBI yang hingga kini juga belum tuntas.
 
Menurut Erwan, ke depan, Jokowi masih membutuhkan dukungan kuat dari PDIP, sehingga perlu memperbaiki komunikasi utamanya setelah kasus pengangkatan Kapolri yang menimbulkan suasana tidak mengenakkan di antara keduanya.

Baca Juga:  Kawasan Borobudur Terancam Rusak

"Saya kira PDIP juga perlu segera legowo sebagai partai pendukung Jokowi," pintanya.

Sebab, lanjut Erwan, rakyat akan menilai sikap politik PDIP tersebut sehingga bisa berimbas pada dukungan publik pada PDIP di tahun 2019 mendatang.

Sementara bagi pemerintahan Jokowi – JK, Erwan juga berharap agar lebih produktif  memikirkan realisasi nawacita dan janji-janji kampanyenya untuk membuat rakyat lebih sejahtera. (Rep-03/Ed-03)