Catatan Akhir Tahun 2015 (2): Manajemen Pemerintahan Jokowi Dinilai Lemah

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Baru beberapa hari diantik menjadi Menteri Koordinator Maritim, Rizal Ramli sudah “berulah” karena silang pendapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said soal rencana program pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).

Dengan terang-terangan kepada publik Rizal menganggap program yang awalnya digagas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di era SBY tersebut tidak realistis. Terang saja, berbagai pernyataan Rizal mengundang kontroversi. Sekaligus penilaian terhadap manajemen Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dalam mengendalikan para menterinya.

‘Perseteruan’ antarmenteri tersebut menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan Jokowi – JK sepanjang tahun 2015 ini.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Anang Zubaidy menilai, kegaduhan antarkementerian yang menyeruak ke publik itu sebagai penilaian negatif atas manajemen pemerintahan Jokowi dalam setahun terakhir.

“Beberapa menteri saling bersitegang di depan publik sementara Presiden seakan tidak mampu menengahi. Pada hal ini, saya melihat sisi manajerial Presiden masih perlu diperbaiki,” kata Anang saat dihubungi kabarkota.com, Sabtu (22/12).

Selain itu, Jokowi juga masih terkesan menjadi pengawal partai pendukung ketimbang mengutamakan kepentingan publik. Itu terlihat dari adanya beberapa menteri dari kalangan parpol yang kinerjanya tidak memuaskan di mata publik justru selamat dari perombakan kabinet.

Pun dengan perannya sebagai kepala negara, lanjut Anang, Jokowi belum memainkannya dengan optimal.Contoh paling kentara adalah saat konflik antara KPK dan Polri jilid II terjadi. Termasuk, wacana revisi UU KPK, menurutnya, Jokowi semakin terlihat tidak memiliki visi yang jelas dalam pemberantasan korupsi dan penguatan KPK.

“Presiden yang oleh masyarakat diharapkan tampil menjadi penengah atas konflik yang terjadi justru mengambil posisi aman. Padahal, upaya pemberantasan korupsi dan penguatan KPK merupakan program yang dijanjikan Jokowi semasa kampanye dulu,” sesal Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi UII ini.

Polemik soal isu perpanjangan freeport yang sebenarnya belum waktunya pun menunjukkan ketidaktegasan sikap presiden di tengah harapan masyarakat akan kedaulatan energi.

“Bandul kekuasaan parlemen Indonesia terlalu kuat sehingga sistem presidensial yang kita anut tidak berjalan terlalu optimal. Di samping juga karena sistem multipartai, menuntut presiden untuk berkoalisi dengan beberapa parpol karena sulit menemukan presiden berasal dari satu parpol mayoritas di parlemen. Kondisi ini memang menyulitkan presiden,” imbuhnya.

Sayangnya, anggap Anang, Jokowi terlanjur gembar gembor dalam kampanyenya tidak akan ada transaksi politik sehingga masyarakat sudah kadung pegang janji itu. “Pesan moralnya, mestinya janji kampanye dibuat dengan realistis. Tidak semata hanya untuk menyenangkan masyarakat calon pemilih. Jangan sampai masyarakat di-PHP seperti sekarang,” pintanya.

Meski begitu, di lain sisi Anang juga mengakui sejumlah keberhasilan Jokowi dalam pembenahan kebijakan di bidang kelautan, dan efisiensi anggaran, dengan pengoptimalan sumberdaya pengelola kelautan.

“Pemerintah sekarang mampu menekan belanja pemerintah dengan lebih efisien meskipun belum secara masih terjadi di semua lini,” sebut Anang.

Ditambahkan Anang, setidaknya ada empat hal yang perlu dilakukan Presiden untuk meningkatkan kinerja ke depan. Pertama, Presiden perlu “membaca ulang” nawacita yang sudah disampaikan saat kampanye, dengan membuat perencanaan yang lebih teknis dan implementatif.

Kedua, Presiden perlu membaca realitas sosial yang menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atau setidaknya terukur. Karenanya, Presiden perlu memikirkan rencana reshuffle kabinet dengan mengganti menteri yang kinerjanya kurang baik untuk diisi dengan orang yang lebih berkompeten.

Ketiga, Presiden perlu meningkatkan kekuatan manajerialnya terutama jika harus “mengendalikan” para menterinya agar bisa berjalan bersama mewujudkan nawacita.

Keempat, pelan tapi pasti, Presiden harus bisa membuktikan kepada rakyat bahwa dirinya tidak bisa disetir oleh parpol. Bagaimanapun juga kesan Presiden boneka atau Presiden petugas partai hingga saat ini masih dilekatkan oleh masyarakat kepada Jokowi. (Rep-03/Ed-03)