Ilustrasi (fajar.co.id)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Direktur Intitute for Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta, Sunarjo berpendapat, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam Pilkada seringkali memanfaatkan APBD untu kepentingan pencalonan mereka, utamanya bagi petahana yang hendak maju kembali dalam bursa pemilihan kepala daerah tersebut.
Pendapat itu disampaikan Sunarjo kepada kabarkota.com menyusun adanya kenaikan dana hibah dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta 2016. Dalam pembahasan anggaran perubahan itu, kegiatan dalam pos anggaran belanja hibah bertambah, dari sebelumnya Rp 57,2 miliar menjadi Rp 69,4 miliar. Sebagian besar alokasi hibah untuk dana stimulan dan operasional bagi RT dan RW.
Sunarjo menjelaskan, sesuai dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah, maka yang bisa mendapatkan bantuan tersebut adakah organisasi yang sudah berbadan hukum.
“Setahu kami, sangat sedikit organisasi di masyarakat yang sudah punya legalitas hukum,” ungkapnya, baru-baru ini.
Selain itu, menurunya, organisasi yang akan mendapatkan bantuan tersebut semestinya sudah mempunyai perencanaan yang baik.
“Beberapa ada mekanisme di lapangan bahwa dana itu turun sampai ke komunitas melalui anggota legislatif, sekalipun tidak ada pernyataan secara ekplisit terkait dengan parpol tertentu, tetapi warga tahu bahwa itu dari partai tertentu,” imbuhnya.
Sementara dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, M. Ali Fahmi menganggap, dana hibah yang masuk dalam APBD Perubahan di penghujung tahun akan cenderung menyulitkan warga dalam pemanfaatan an pembuatan laporan pertanggung-jawabannya.
“Khusus hibah untuk RT dan RW, kami khawatirkan LPJ-nya akan terlmbat,” ucapnya. Meskipun, lanjut Fahmi, selama ini serapan dana hibah untuk pos tersebut cukup tinggi sehingga menjadi salah satu pertimbangan untuk dinaikkan jumlahnya. (Rep-03/Ed-03)
