Dana repatriasi tax amnesty wajib diinvestasikan

Seminar tentang Kiat menghadapi Tax Amnesty 2016, di Yogyakarta, Selasa (9/8/2016). (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Salah satu tujuan pemberlakuan tax amnesty (pengampunan pajak) adalah meningkatkan penerimaan pajak, termasuk dari dana repatriasi yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri.

Penerimaan pajak yang diharapkan dari program tersebut, pada tahun 2016 ini sebesar sekitar Rp 160 Triliun. Sedangkan, dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri dan bisa kembali ke Indonesia (dana repatriasi) Rp 4 ribu triliun, dari sekitar 5 ribu perusahaan milik pengusahan Indonesia yang tersebar di sejumlah negara.

Baca Juga:  Menkumham Bentuk Tim Khusus Verifikasi Dua Hasil Munas Golkar

Sementara Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini mengklaim bawa dana Amnesty yang sudah masuk sekitar Rp 3,7 Triliun dari 344 orang yang mendaftar, dan akan semakin kelihatan pada awal September mendatang.

Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika harta yang terparkir di luar negeri itu telah dipulangkan ke Indonesia?

Konsultan Pajak dari Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan & Rekan, Hendri Lukito, dalam Seminar tentang Kiat menghadapi Tax Amnesty 2016, di Yogyakarta, Selasa (9/8/2016), menjelaskan bahwa harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama tiga tahun, sejak dialihkan dalam bentuk surat berharga Negara RI, obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, obligas perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah, ataupun bentuk investa lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:  Ini yang Harus Dilakukan Jokowi dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM

“Harta yang diungkap oleh wajib pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan,” tegas Hendri.

Benny Gunawan yang turut hadir dalam seminar tersebut juga menambahkan, dana repatriasi yang diinvestasikan di dalam negeri itu bisa bermacam-macam bentuknya, seperti investasi di bidang properti.

“Dana yang akan diikutkan repatriasi harus melalui gate way atau jalur resmi yang dibentuk pemerintah, kalau tidak melalui aturan itu, berarti tidak bisa dihitung dapat tax amnesty dan bisa jadi kena denda karena terjadi penyimpangan,” jelasnya. (Rep-03/Ed-03)

Baca Juga:  Dituduh Penyalur dana Kelompok Santoso, Herbalis asal Klaten Diciduk Densus 88