aksi tutup jalan oleh salah satu oknum massa aksi mahasiswa di titik nol km Yogyakarta, Senin (11/4/2022). (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Demonstrasi yang digelar di Titik Nol Km Yogyakarta, pada Senin (11/4/2022) sore diwarnai aksi menghalangi jalan oleh oknum massa aksi yang diduga dari luar kelompok cipayung plus Yogyakarta.
Berdasarkan pantauan kabarkota.com, ada sekelompok massa aksi yang berbaur dengan aksi mahasiswa Cipayung yang berorasi di bawah mimbar dan melakukan aksi pencegatan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas hingga membuat situasi sempat memanas, dan membuat salah satu pengemudi Ojek Online (Ojol) meradang.
Sementara massa aksi dari kelompok Cipayung menyerukan agat para mahasiswa tidak terprovokasi oleh aksi tersebut. Terlebih, aksi memboikot jalan membahayakan terhadap diri dan orang lain.
Aksi boikot jalan dapat dihentikan setelah massa aksi Cipayung menyudahi orasi mereka dan bergerak menuju Masjid Gedhe Kauman, sekitar pukul 16.00 WIB.
Dalam aksi kali ini, ratusan mahasiswa dari HMI, GMNI, IMM, KAMMI, KMHDI, dan PII yang tergabung dalam Cipayung Plus Yogyakarta menyuarakan tujuh tuntutan.Salah satunya, menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Meskipun pada 10 April 2022 kemarin, Presiden RI, Joko Widodo telah menggelar Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Itu (penyelenggaraan Pemilu 2024) belum dapat dipastikan, karena tidak ada jaminan akan tetap dilaksanakan di 2024. Oleh karena itu, kami mengawal agar jangan sampai lengah, ketika sudah ada statemen seperti itu,” tegas Koordinator Umum (Kordum) aksi dari GMNI Yogyakarta, Mario kepada wartawan di sela-sela aksinya.
Terkait dengan adanya sekelompok massa yang melakukan orasi di bawah mimbar; Mario membantah adanya miskomunikasi. Melainkan itu hal yang wajar dalam pergerakan.
Selain menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, Cipayung plus Yogyakarta juga menuntut penundaan pemindahan IKN, kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, PPN 11 persen, penuntasan kasus klitih, serta penghentian kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan. (Ed-01)
