Kawasan titik nol km Yogyakarta (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) DIY akan menggelara aksi unjuk rasa di kawasan titik nol km Yogyakarta, pada Rabu (18/8/2021).
Ketua (K) SBSI DIY, Dani Eko Wiyono mengatakan, aksi kali ini sebagai bentuk protes atas perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sekaligus mendesak pemerintah untuk membuka sektor pariwisata di DIY.
“Pemda DIY semestinya berfikir lebih kreatif dan jernih dalam menyikapi pandemi, serta peraturan yang dibuat tidak semata-mata berdasarkan arahan dari pusat,” tegas Dani dalam pernyataan tertulis yang diterima kabarkota.com, Rabu (18/8/2021).
Menurutnya, perpajangan PPKM telah menutup sektor pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan yang menjadi sektor inti di DIY. Kondisi tersebut telah menyebabkan penderitaan masyarakat karena perputaran ekonomi melemah.
Padahal, lanjut Dani, semestinya Pemda mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Relain menggelar aksi unjuk rasa, rencananya (K) SBSI juga akan membagikan paket sembako ke masyarakat di sekitar titik nol km Yogyakarta.
Komunitas Malioboro Tolak Rencana Aksi (K) SBSI
Sementara di lain pihak, sekelompok Pedagang Kali Lima (PKL) yang mengatasnamakan Komunitas PKL Malioboro justru menyampaikan penolakannya atas rencana aksi dari serikat buruh tersebut.
Koordinator Komunitas PKL Malioboro, Slamet Santosa menganggap demonstrasi penolakan PPKM yang akan dilakukan oleh (K) SBSI atau pihak mana pun merupakan tindakan tidak berdasar dan tidak menyelesaikan masalah dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahka, berpotensi memunculkan masalah baru bagi masyarakat Yogyakarta yang merupakan kota Pelajar dan Kota Pariwisata.
“Kami menjaga situasi Malioboro dengan taat pada ketentuan yang berlaku selama PPKM sesuai arahan Ngarso Dalem (Sultan), dan Pemerintah Pusat agar penyebaran virus Covid-19 bisa diminimalisir dan pulih kembali agar ekonomi dan pariwisata kembali bergerak,” tegas Slamet.
Untuk itu, secara tegas pihaknya menolak aksi demonstrasi yang berpotensi melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) serta menimbulkan masalah baru terkait peningkatan penyebaran virus yang justru akan berdampak pada perpanjangan PPKM. Selain itu juga terhambatnya pergerakan pariwisata dan ekonomi masyarakat. (Ed-01)
