Di Balik (Industri) Hoaks yang Sulit Dilawan

ilustrasi

SLEMAN (kabarkota.com) – Berita bohong atau hoaks menjadi hal yang sulit dibendung seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan kehadiran media sosial. Terlebih, di masa-masa jelang Pemilihan Umum (Pemilu) seperti sekarang ini.

Cepat menyebarnya hoaks membuat sebagian masyarakat merasa jenuh sekaligus khawatir sehingga banyak upaya dilakukan guna menangkal kabar-kabar yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya tersebut. Namun kenyataannya, banyak pihak justru kewalahan melawannya.

Pengamat Sosial dan Politik, Iqbal Aji Daryono berpendapat bahwa sebenarnya memang tak ada cara yang efektif untuk melawan hoaks. Mengingat, kecepatan produksi konten hoaks jauh lebih cepat dibandingkan upaya mengklarifikasi kebenaran informasinya. Jika hoaks bisa diproduksi hanya dalam 10 menit saja karena tak memerlukan data dan fakta, maka waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi ataupun membedahnya minimal 6 jam.

Selain itu juga kecepatan persebarannya. Menurutnya , dari sisi kecepatan, persebaran hoaks jauh lebih cepat dibandingkan verifikasi beritanya.

“Kenapa? Karena secara psikologi komunikasi dan psikologi massa pada umumnya, bad news is good news. Namanya berita yang sensasional, berita yang jelek-jelek itu nyebarnya gampang sekali. Sementara untuk menyebarkan verifikasi itu justru sangat lamban,” kata Iqbal dalam Sarasehan Kebangsaan: “Mengelola Kabar Bohong dan Distorsi Informasi dalam Politik Elektoral”, di UGM, Rabu (13/3/2019).

Persoalan yang menyulitkan perlawanan terhadap hoaks ini, lanjut Iqbal, karena ini menyangkut perlawanan civil society terhadap industri. Tak dipungkiri bahwa di balik maraknya hoaks yang meresahkan itu, ada juga pihak-pihak yang justru merasa diuntungkan. Diantaranya, media-media mainstream, khususnya media online yang kini lebih mengedepankan click bytes dibandingkan pemberitaan yang komprehensif, para pemilik platform media sosial, serta para politisi yang sengaja memanfaatkan itu untuk kepentingan politiknya semata.

Hal itu diungkapkan Iqbal berdasarkan pengalamannya yang pernah ditawari oleh seseorang untuk “melambungkan nama” salah satu kandidat, dengan tawaran bayaran cukup tinggi hingga ratusan juta rupiah.

Sementara pengamat politik UGM, Abdul Gaffar Karim mengaku, dirinya pesimis jika hoaks dapat dilawan dengan upaya-upaya institusional sebagaimana yang dilakukan oleh banyak pihak selama ini.

Pihakya justru meyakini bahwa upaya-upaya menangkal hoaks secara individual justru lebih efektif. Misalnya, dengan menghindari berita-berita hoaks dari berbagai media

Abstinance dari menerima kabar-kabar hoaks dan menyebarkannya,” tegasnya. (Rep-01)