Ilustrasi (suara.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Baru-baru ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror membuka sumber dana yang dimilikinya secara lebih transparan. Desakan tersebut menyusul kecurigaan adanya kucuran dana asing yang mempengaruhi independensi kedua lembaga tersebut.
Namun, Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Fachruddin secara tegas membantah tuduhan adanya kucuran dana asing itu. “Kami tidak ada dana asing, semua dari APBN,” ujarnya kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat (1/4/2016).
Pihaknya juga menyatakan bahwa audit atas dana yang mereka miliki juga telah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara berdasarkan penelusuran kabarkota.com melalui laman wikipedia.org, Densus 88 yang diresmikan pada 26 Agustus 2004 lalu dengan pembentukan berdasarkan Skep Kapolri No. 301/VI/20013 tertanggal 20 Juni 2003 itu pernah mendapatkan pelatihan di beberapa Negara. Bahkan, pasukan khusus ini, menurut laman tersebut, juga dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui bagian Jasa Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri AS dan dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan U.S Secret Service.
Kebanyakan staf pengajarnya juga eks anggota pasukan khusus As. Meski informasi yang bersumber dari FEER pada tahun 2003 ini pernah dibantah oleh Polri di bawah pimpinan Kapolri, Da’I Bachtiar, namun terdapat bantuan signifikan dari pemerintah AS dan Australia dalam pembentukan dan operasional Densus 88.
Dalam menjalankan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Densus 88 juga menjalin kerjasama dengan sejumlah negara, seperti Inggris dan Jerman. (Rep-03/Ed-03)
