Aksi “Mewujudkan Pembangunan
yang Inklusif melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat Sipil” di Yakkum Yogyakarta, Sabtu (13/2/2016). (sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Pegiat Konsorsium Nasional (Konnas) Difabel, Risnawati Utami mendorong, agar kaum penyandang disabilitas bisa berperan aktif dalam pembangunan di segala lini. Menurut Risna, hal itu penting untuk mewujudkan pembangunan inklusi di Indonesia.
“Kalau ingin berhasil, harus ada orang-orang yang ‘ditaruh’ di desa-desa, kabupaten, provinsi, nasional hingga global sehingga bisa melakukan monitoring terhadap pemerintah supaya mereka tidak bisa lagi mengelak,” kata Risna dalam aksi “Mewujudkan Pembangunan
yang Inklusif melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat Sipil” di Yakkum Yogyakarta, Sabtu (13/2/2016).
Selain itu, menurut Risna, kampanye tentang inklusi juga penting untuk digalakkan. Mengingat, di kalangan masyarakat awam, inklusi masih identik dengan disabilitas saja. Termasuk yang tercantum dalam Perda yang mengkategorikan 11 poin disabilitas. Padahal, sebenarnya sangat tergantung dari faktor interaksi lingkungan dan sebagainya.
“Sekarang ini sudah ada sekitar 20 Perda tentang penyandang disabilitas, tinggal bagaimana pelaksanaannya, penganggarannya, dan perencanaannya,” ungkap drafter Perda tentang Perlindungan bagi penyandang disabilitas ini.
Agus Hanafi selaku pengurus Komite Disabilitas DIY menambahkan bahwa Perda tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas di DIY merupakan yang pertama kalinya dibuat di Indonesia.
“Perda ini sebagai instrumen hukum daerah dalam rangka penguatan hak-hak difabel,” jelasnya.
Sedangkan kehadiran Komite Disabilitas, lanjut Agus, sebagai lembaga non struktural yang dibentuk secara ad hoc sebagai pelaksana Perda. Termasuk memberikan rekomendasi kepada Pemda kaitannya dengan pembuatan kebijakan di level daerah setempat.
Sementara Ketua DPO Lendah, Kulon Progo, Nuryanto mengaku, berkat dorongan dari rintisan desa inklusi, kini banyak penyandang disabilitas di wilayahnya yang dilibatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat dusun hingga kecamatan.
“Hasil yang bisa kami nikmati, dari desa kini menganggarkan untuk pertemuan Kelompok Difabel Desa, pemberdayaan, dan peningkatan pendapatan warga difabel,” klaim Nuryanto. (Rep-03/Ed-03)
