Diklaim Tanah PAG, Warga PPLP Kulon Progo akan Menggugat

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Tiga warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pesisir (PPLP) akan menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulon Progo, pada 2 Januari 2016 mendatang.

Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Rizky Fatahillah menyebutkan, ketiga warga tersebut adalah, Suparno, Kamiyo, dan Suparmin yang lahannya telah diklaim sebagai Pakualam Ground (PAG) dan akan segera disertifikasi oleh BPN setempat menyusul rencana pengoperasian proyek tambang pasir besi di kawasan tersebut, pada 2018 mendatang.

“Kami akan mengajukan gugatan bahwa mereka berhak atas tersebut dan keberatan sertifikasi tanah PA di Badan pertanahan,” kata Rizky saat menggelar jumpa pers di kantor LBH Yogyakarta, Minggu (27/12).

Pihaknya menjelaskan, sejak 2014 hingga 2015, mereka sudah disomasi diminta Kadipaten Pakualaman untuk pengosongan lahan. Lalu, sejak Januari 2015 warga tidak bisa lagi masuk ke lahan mereka karena telah ditutup oleh tembok-tembok.

PPLP merupakan bagian dari warga Kulon Progo yang sejak tahun 2006 lalu menolak rencana penambangan pasir besi dan pembangunan smelter oleh PT JMI.

“Sertifikasi tanah-tanah tersebut tidak bisa dilakukan sebelum perdais selesai,” anggapnya.

Salah satu warga PPLP, Suparno juga mengaku, dirinya tidak datang saat somasi dilayangkan melalui lurah dan camat setempat.

Akibat klaim tersebut, Suparno harus kehilangan lahan garapan produktif seluas 1.535 meter persegi dan 4.980 meter persegi. Begitu pun dengan Kamiyo yang tak bisa lagi menggarap lahan pertaniannya seluas 2.330 meter persegi, dan tanah garapan Suparmin sebanyak 3.578 meter persegi.

Mereka mengaku, tanah-tanah yang sebelumnya milik Negara tersebut telah mereka garap secara turun-menurun sejak puluhan tahun yang lalu.

“Tanah itu saya garap sejak tahun 1990. Sekarang saya tidak bisa menggarap lahannya, padahal saya harus menanggung tiga anak di rumah,” keluhnya.

Menurutnya, tanah garapan yang diwariskan orang tuanya tersebut sebelumnya ditanami cabe, kacang panjang, dan melon dengan hasil yang cukup untuk menghidupi keluarganya.

Sementara Direktur LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyudin menyatakan komitmennya untuk mendampingi ketika warga Karangwuni tersebut selama proses hukum berlangsung.

“Menurut kami ini adalah modus, kalau dulu tukijo dikriminalisasi dan mereka tetap kuat, kini dengan cantolan UUK DIY di mana kadipaten sebagai subyek, justru terkesan ingin merampas hak-hak petani Kulon Progo,” ungkapnya.

Seharusnya kadipaten lanjut Hamzal, secara suka rela menyerahkan hak tersebut kepada warganya. (Rep-03/Ed-03) .