Presiden Joko Widodo. (sumber foto: www.tempo.co)
JAKARTA
(kabarkota.com) – Presiden Joko Widodo menanggapi komentar dari
mitra politiknya di DPR. Beberapa anggota DPR menilai program tiga "Kartu Sakti"; Kartu
Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah Presiden Joko Widodo luncurkan
belum memiliki dasar hukum dan tanpa melibatkan anggota DPR.
Melalui akun
facebook-nya, Presiden Jokowi mengungkapkan, pemerintah bekerja cepat
karena ingin memenuhi harapan banyak orang dan segera melayani
rakyat. Termasuk melalui KIS, KIP, dan KKS. Menurut Jokowi, program
tersebut sudah ada anggaran tersendiri dan ini bisa ditanyakan ke
Menteri Keuangan.
“Lha, kalau
harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? ketemu siapa? ke komisi yang
mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? … Apa saya harus menunggu
terus..?” tulis Jokowi, Jumat (7/11) malam.
Selain itu, Jokowi
mengungkapkan jika pemerintah ingin bekerja cepat. Jokowi pun
mempertanyakan gerak anggota DPR yang lamban. Hingga saat ini,
susunan pimpinan DPR terjadi dualisme dan alat kelengkapan yang
terbentuk masing-masing belum ada kesepakatan.
“Untuk
kepentingan rakyat kita jangan main-main,” ungkap Jokowi.
AHMAD MUSTAQIM
