Disnakertrans DIY: Banyak Perusahaan tak Pahami Aturan Baru THR

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY mengungkapkan, hingga kini masih banyak pelaku usaha yang belum memahami terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans DIY, Andi Budi Rasmini, ketidakpahaman itu terlihat dari masih banyaknya perusahaan utamanya peserta sosialisasi tentang ketenagakerjaan yang mempertanyakan perhitungan besaran THR yang seharusnya dibayarkan serta kapan peraturan tersebut akan mulai diberlakukan.

“Kebanyakan yang mereka mengerti THR itu besarannya harus satu kali gaji,” kata Andi kepada kabarkota.com, Rabu (6/4/2016).

Padahal, jelas Andi, untuk buruh yang masa kerjanya di bawah satu tahun atau yang berstatus karyawan tetap semestinya dihitung secara proporsional, sesuai masa kerjanya.

Baca Juga:  Jadwal Pemadaman Listrik di Bantul per 16 Februari 2019

Pihaknya mengaku, sejak bulan Februari hingga April 2016, sedikitnya 180 perusahaan dari total sekitar 3.200 usaha di DIY telah mendapatkan sosialisasi tentang Permenaker tersebut, meskipun sekedar sisipan materi.

Budi juga menegaskan bahwa Permenaker yang mengharuskan perusahaan memberikan hak THR bagi pekerja minimal satu bulan itu semestinya mulai berlaku pada tahun 2016 ini. Namun begitu, Disnakertrans belum akan menjatuhkan sanksi berat melainkan pembinaan dan peringatan bagi perusahaan yang nantinya tidak sanggup membayar kewajiban tersebut dengan alasan tertentu.

Terkait pengawasan, Andi juga menambahkan, akan dilakukan oleh dinas tenaga kerja di masing-masing wilayah, serta melibatkan beberapa pihak, seperti tenaga ahli K3, dan Serikat Buruh. Hal itu dilakukan, mengingat minimnya jumlah pengawas yang dimiliki pemerintah saat ini.

Baca Juga:  Cunding Sesalkan Proses Pemecatan Dirinya

Lebih lanjut Andi juga mengimbau, bagi para buruh yang nantinya mengalami permasalahan terkait dengan THR ini dapat mengadukan ke posko-posko THR yang akan dibuka sekitar bulan Mei mendatang, hingga menjelang lebaran 2016. Hanya saja, pihaknya juga menyarankan, agar permasalahan tersebut nantinya sebisa mungkin diselesaikan di lingkup internal perusahaan, sebelum dibawa ke posko di masing-masing wilayah. (Rep-03)

Dalam Permenaker yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu, buruh/pekerja satu bulan berhak mendapatkan THR dengan besaran yang proporsional. Kebijakan ini berbeda dengan Permenaker No. 4 Tahun 1994 yang hanya memberikan hak kepada pekerja minimal tiga bulan untuk bisa mendapatkan tunjangan keagamaan.

Baca Juga:  Untung-Rugi Bisnis Jasa Kos-kosan Berbasis Aplikasi

Menurut Permenaker yang diteken per 8 Maret 2016 itu, THR berlaku bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja, baik dengan Perjanjian Kerja dalam Waktu tak Tenty maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (Rep-03/Ed-03)