Dosen UGM tak Berharap Moratorium Ilmu Sosial di Perguruan Tinggi Terjadi

Jumpa pers simposium internasional tentang ilmu sosial di UC UGM, Rabu (4/7/2018)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) –  Upaya pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dikti) untuk moratorium atau pengurangan ilmu sosial di Pergurian Tinggi (PT) mengundang keprihatinan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Dosen senior di  Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Hermin Indah Wahyuni berharap, moratorium tersebut tidak terjadi.

“Ilmu sosial maaih sangat dibutuhkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia,” kata kepala Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM ini, dalam jumpa pers simposium internasional tentang ilmu sosial, di UC UGM, Rabu (4/7/2018).

Meskipun pihaknya tak menampik jika di Indonesia, ilmu sosial dianggap belum memberikan kontribusi optimal dalam upaya pemecahan masalah-masalah bangsa. Namun, alasan bahwa Indonesia lebih membutuhkan sains dan teknologi karena dinilai lebih bisa memberikan kontribusi praktis kepada masyarakat, itu tidak tepat.

Menurutnya, dalam konsepsi ideal, kemajuan sains dan teknologi itu sudah semestinya beriringan dengan kemajuan sosial budaya yang juga terkait  aspek-aspek legal dan etis.

“Tantangan kami saat ini memang untuk menawarkan produk karena produk-produk kami selalu berbentuk soft, seperti ide-ide dan kebijakan-kebijakan,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Dosen Senior di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Muhadi Sugiono juga menambahkan, ilmu sosial mampu memberikan sumbangsih sehingga memunculkan sistem noken pada Pilkada di Papua yang kemudian diadopsi oleh Mahkamah Agung. (Sutriyati)