DPP IMM Sesalkan Dugaan Penyimpangan Dana Setoran Wajib Calon Jemaah Haji

JAKARTA (kabarkota.com) – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan penyimpangan dana setoran wajib calon jemaah haji disesalkan oleh DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). hal tersebut membuat jemaah kehilangan haknya untuk memperoleh manfaat besar atas dana mereka yang didepositokan oleh penyelenggara haji.

Sekretaris DPP IMM, Fitrah Bukhari mengungkapkan, tindakan tersebut jelas menzalimi dan merugikan jemaah haji yang telah susah payah menabung demi mendapatkan porsi.

“”Penggunaan dana optimalisasi setoran awal haji tidak mencerminkan rasa keadilan karena dana setoran tersebut adalah kumpulan seluruh dana baik jemaah yang antreannya sudah lama dengan yang baru mendaftar akan mendapat nilai manfaat yg sama. Pada titik ini keadilan tidak ditemukan”, jelas Fitrah dalam rilisnya yang diterima Kabarkota.com, Rabu malam (28/8/2016).

Baca Juga:  Antisipasi Virus Corona di Yogya, Beberapa Fasilitas Visa bagi Warga Negara RRT Dihentikan Sementara

Menurut Fitrah, seharusnya pemerintah bersungguh-sungguh untuk mempercepat pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam UU No.34/2014 tentang pengelolaan keuangan haji, ungkapnya, mengamanatkan pembentukan BPKH sebagai pengelola keuangan haji secara terpadu.

“Pemerintah harus menjalankan amanat UU untuk membentuk badan pengelola keuangan haji. Hal ini bsa membuat tata kelola keuangan haji dapat transparan dan akuntabel serta memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik”, tambahnya.

Baca Juga:  Agar Email Tidak Mudah Dibobol

Fitrah juga menyesalkan antrean yang panjang untuk menunaikan ibadah haji hingga sampai 39 Tahun. Hal tersebut sebagai bukti tidak profesionalnya pelayanan terhadap calon jamaah haji, bahkan ada daerah yang sampai mengantre hingga 39 Tahun.

Seperti diungkap oleh Murmahadi, anggota V BPK, dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, senin (26/9) membahas pemeriksaan atas laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H (2015), Dana setoran awal para calon jemaah haji digunakan oleh penyelenggara untuk biaya operasional haji reguler saat ini.

Baca Juga:  Penanganan Pecandu Narkoba DIY butuh setengah Abad

Dia menyebutkan, dana setoran awal CJH yg masuk waiting list (daftar tungu) sebesar Rp 1,388 triliun. Dana ini kemudian didepositokan sehingga nilai manfaat yang diperoleh Rp 3,735 triliun. Dengan demikian ada sisa Rp 2,347 triliun berasal dari nilai manfaat setoran awal jemaah yang belum berangkat tahun lalu. (Ed-01)