Ilustrasi: Zona dekontaminasi yang disiapkan oleh relawan Covid-19 DIY untuk para petugas medis dan relawan usai menjemput maupun mengantar pasien dan jenazah Covid-19. (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Huda Tri Yudiana meminta agar para relawan Covid-19 DIY yang telah dibubarkan oleh Gugus Tugas beberapa waktu lalu dapat diaktifkan kembali.
Permintaan tersebut disampaikan Huda, mengingat tenaga dan keahlian mereka masih sangat dibutuhkan saat ini. Terutama untuk pekerjaan khusus, seperti pemakaman jenazah Covid-19.
“Kita tidak berharap ada korban jiwa tambahan, tapi realitasnya ketika ada yang meninggal dunia, maka membutuhkan peran relawan. Pasalnya, Rumah Sakit rata-rata masih kesulitan untuk memakamkan sendiri,” kata Huda melalui siaran pers yang diterima kabarkota.com, 9 September 2020.
Pihaknya juga berharap agar mereka juga mendaptkan alokasi anggaran untuk keselamatan dan operasionalnya. Termasuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadahi.
Lebih lanjut politis PKS ini juga menekankan agar penanganan kesehatan menjadi prioritas, serta ada perbaikan fasilitas kesehatan sehingga tidak terjadi kekurangan ruangan bagi perawatan pasien Covid-19.
“Jangan sampai ada pasien positif dan keluarga yang terabaikan,” tegasnya.
Menurut Huda, dalam rapat Banggar DPRD DIY pada 9 September 2020, SIsa Perhitungan Anggaran tahun berjalan (Silpa) dalam Perubahan APBD 2020 sebesar RP 7.3 Miliar di Anggaran Belanja tak Terduga telah diminta untuk dialokasikan ke penanganan Covid-19. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat Banggar DPRD DIY bersama eksekutif dengan agenda harmonisasi Kebijakan Umum Anggaran Perubahan tahun 2020.
“Kami telah memberikan catatan agar eksekutif mengambil langkah-langkah strategis dengan lebih optimal dalam penanganan Covid 19 di DIY karena sampai saat ini belum stabil dan masih tanggap darurat.” sambungnya.
Senada dengan Huda, Komandan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (TRC BPBD) DIY, Pristyawan mengungkapkan bahwa secara riil, problemnya tidak semua Kabupaten/ Kota siap dengan ketugasan itu. Terutama Kulon Progo dan Gunungkidul.
“Sleman relatif siap.Kota juga siap tetapi kapasitasnya masih sangat terbatas sehingga ketika terjadi lonjakan kasus langsung kedodoran,” paparnya kepada Kabarkota.com, Kamis (10/9/2020).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Sekretariat Posko Terpadu Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana berdalih, pihaknya akan melakukan evaluasi lebih mendasar terkait dengan penanganan pandemi di DIY.
“Ketugasan di kabupaten/kota sudah berjalan, dan provinsi support untuk kebutuhan logistik, seperti APD, dan desinfektan. Ketika Kabupaten/Kota sudah overload, TRC (Relawan Covid-19) juga tetap backup. Tapi itu masalah di hilir, untuk hulunya juga perlu evaluasi mensikapi perkembangan kasus akhir-akhir ini,” jelasnya kepada kabarkota.com.
Biwara juga menepis anggapan bahwa pembubaran relawan Covid-19 yang dikoordinir oleh TRC BPBD DIY ketika itu karena keterbatasan anggaran.
“Pada prinsipnya, dalam status darurat, anggaran mengikuti kebutuhan penanganan yang cepat,” ucapnya. (Rep-01)
