Aksi PPD-MJI) dan GPKR di titik Nol km Yogyakarta, pada Jumat (1/3/2024). (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Dugaan kecurangan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus menuai protes dan penolakan di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta.
Hari Jumat (1/3/2024), ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Penggerak Demokrasi-Masyarakat Jogja Istimewa (PPD-MJI) dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar aksi di Titik nol km Yogyakarta.
Mereka menilai, penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari lalu sarat dengan pelanggaran nilai etis moral, baik yang dilakukan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga secara hukum politik dan sosial, Pemilu 2024 ini kehilangan legitimasi.
Mereka juga menyoroti tentang cawe-cawe Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu. Mulai dari keberpihakannya terhadap salah satu paslon, hingga penyalahgunaan fasilitas Negara, seperti pembagian Bansos yang disinyalir bersumber dari APBN mendekati hari pencoblosan.
“Kita tahu siapa yang menjadi capres dan siapa yang kampanye. Prabowo-Gibran yang dicapreskan tapi yang kampanye Presidennya,” kata Koordinator Aksi, Bhayu Malam kepada wartawan di sela-sela aksi.
Bhayu menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggelar aksi-aksi jika aspirasi mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah.
“Kami bersiap menjadi oposisi,” tegasnya.
Terkait hak angket DPR RI, Bhayu menganggap, itu akan terjadi jika koalisi Parpol pendukung Paslon 01 dan Paslon 03 di parlemen bersatu.
“Jika hak angket di DPR itu terjadi, maka sumber pendanaan Bansos dan berbagai dugaan kecurangan akan dibongkar,” sambung Bhayu.
Oleh karena itu, PPD-MJI dan GPKR menyampaikan Petisi Jogja Menggugat yang salah satu poinnya adalah mendesak DPR RI agar menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 ini.
“Kami mendukung hak angket terus digulirkan di Parlemen… Apapun hasilnya nanti, kami akan menghargai keputusan itu,” kata Bhayu.
Sementara itu, salah satu orator dari GPKR, Syukri Fadholi menyatakan bahwa aksi yang digelar kali ini merupakan aksi konsolidasi pertama.
“Insya Allah, kami akan menggelar kegiatan yang lebih besar, jika rezim penguasa sekarang tetap melakukan berbagai pelanggaran,” seru Syukri.
Dalam aksi kali ini, mereka juga mengumpulkan tanda tangan petisi untuk mendukung hak angket Pelanggaran Pemilu 2024. (Rep-02)
