Empat Karyawan PT Freeport Tewas, JATAM Salahkan Negara

Area pertambangan yang dikuasai PT Freeport Indonesia di Papua. (foto: minefo.com) 
 
 
JAKARTA (kabarkota.com) – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyayangkan terjadikan kecelakaan di lokasi pertambangan PT Feeeport Indonesia. Kecelakaan itu menewaskan empat pekerja.
Dalam situs resmi PT Freeport Indonesia, ptfi.go.id, disampaikan bahwa kecelakaan terjadi di jalan terbuka Grassberg, Papua, Sabtu (27/9) pukul 07.24 WIT. Delapan pekerja menjadi korban, empat diantaranya tewas di tempat. Kejadian tersebut melibatkan sebuah mobil Toyota dan satu truk tambang Haul Truck CAT 785. Pasca kejadian, korban langsung dievakuasi ke RS Tambagapura.
Baca Juga:  Ketua LPA: Sekarang Darurat Kekerasan Terhadap Anak
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Hendrik Siregar, mengatakan kejadian itu semakin menguatkan adanya kelemahan standar operasional keselamatan bagi para pekerja. Bahkan, kecelakaan kerja yang menewaskan karyawan tak hanya sekali ini.
"Sebelumnya ada kasus penembakan karyawan dan longsong pada saat penambangan. Mereka tidak memiliki standar yang kuat," ujar Hendrik ketika dihubungi kabarkota.com, Selasa (30/9).
Hendrik menilai, kejadian itu disebabkan karena pemerintah lalai menanganinya. Meskipun, usai kejadian, aktivitas penambangan ditutup sementara dengan alasan dilakukan investigasi.
Baca Juga:  Eksplorasi Migas di Indonesia Minim
"Investigasinya tidak ada independensi dan keterbukaan. Hasil investigasinya dipublikasikan dimana? Itu tidak pernah ada sampai sekarang," ujarnya.
Ia menegaskan harusnya pemerintah mengambil tindakan ril dan sanksi tegas. Akan tetapi, ia tidak yakin pemerintahan baru yang akan datang bisa mencari solusi permasalahan itu.
Menurutnya, visi dan misi pemerintahan Jokowi belum mengakomodasi hal itu. Visi dan misi Jokowi pada Pemilihan Presiden lalu akan memaksimalkan tenaga masyarakat setempat dan meningkatkan pendapatan negara. "Bahasanya gaya baru tapi dengan gaya lama," ujar Hendrik.
Baca Juga:  Resmi Diteken Presiden, Gaji ke-13 dan THR segera Cair
Namun, masih ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah dengan melihat konteks lingkungan dan keselamatan pekerja.
"Renegosiasi apabila dilakukan tak cukup dalam hal pendapatan. Keselamatan pekerja adalah masalah HAM besar," ungkapnya.
AHMAD MUSTAQIM