Forpi Anggap Pemkot Yogya Abai terhadap Pengawasan Bangunan Komersil yang Melanggar

Ilustrasi (dok. Istimewa)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta menganggap, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta abai terhadap bangunan komersil yang diduga melanggar.

Pernyataan tersebut dinyatakan koordinator Forpi Pakta Integritas Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menyusul adanya bangunan yang diduga hotel berada di jalan Ipda Tut Harsono, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Menurut Bahar, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan pada Senin (18/3/2019), pihaknya mendapatkan informasi bahwa bangunan tersebut masih beroperasi dan terisi tiga kamar. Padahal sebenarnya sudah ada Surat Peringatan III dari Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta, Nomor 503.12/333 tertanggal 20 Desember 2018 lalu.

Sebelumnya, pihak kecamatan hanya memberikan ijin bangunan itu untuk pemondokan.Kemudian pada 18 Februari 2019, pihak kecamatan menerbitkan Surat Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pemondokon Nomor 503.40/01/PB/MM.UH/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019. Dengan dicabutnya izin tersebut, maka Surat Izin Penyelenggaraan Pemondokan Nomor 503.40/21/MM.UH/VII/2018 sudah tidak berlaku.

“Alasan dicabutnya Izin Penyelenggaran Pemondokan karena adanya ketidaksesuain dalam menjalankan usaha pemondokan yakni dengan menerima tamu harian, mingguan serta tidak melaporkan penghuni Pondokan kepada Ketua RT. Dan alasan lainnya yakni adanya ahli fungsi penyelenggaraan pemondokan menjadi hotel,” kata Bahar melalui siaran persnya, Senin (18/3/2019).

Surat Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pemondokan itu, lanjut Bahar, jug telah ditembuskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, serta Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

“Seharusnya sudah menjadi kewenangan dari Dinas Ketertiban atau Satpol PP Kota Yogyakarta untuk melakukan penindakan berupa penyegelan. Tetapi nyatanya tidak ada tindakan apapun dari Satpol PP Kota Yogyakarta,” sesalnya.

Oleh karenanya Forpi mendorong agar Satpol PP Kota Yogyakarta segera melakukan penyegelan bangunan tersebut. Selanjutnya, penyegelan dapat dibuka kembali, saat izinnya sudah lengkap dan tidak ada lagi persoalan dengan masyarakat sekitar.
(Ed-02)